TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Direktur Pelaksana FBI, Andrew McCabe, mengungkap ke publik untuk pertama kalinya bahwa ada pertemuan tingkat tinggi di Departemen Kehakiman untuk melengserkan Donald Trump dari kursi kepresidenan. Pertemuan ini membahas perekrutan anggota kabinet yang akan menggunakan amandemen ke-15 untuk memakzulkan Trump setelah pemecatan eks Direktur FBI James Comey.

McCabe mengungkapkan ini saat wawancara di program CBS "CBS This Morning, seperti dikutip dari CNN, 15 Februari 2019. McCabe mengkonfirmasi ada pertemuan rahasia pejabat Departemen Kehakiman.

Baca: 3 Tokoh Amerika Bicara Pemakzulan Trump

McCabe yang dipecat dari FBI Maret 2018, mengatakan dia memerintahkan investigasi apakah Trump menghalangi proses hukum (Obstruction of Justice) terhadap penyelidikan campur tangan Rusia dalam pilpres, seandainya ada upaya untuk menghentikan investigasi.

Konfirmasi McCabe meyakinkan betapa buruknya ketegangan Trump dengan pejabat FBI, meskipun sejumlah orang yang bekerja sama dengan McCabe telah dipecat oleh Trump atau mundur.

Baca: Beberapa Jam Usai Dilantik, Anggota DPR Serukan Pemakzulan Trump

McCabe, yang menjadi direktur pelaksana setelah pemecatan Comey, mengatakan ia terganggu dengan percakapannya dengan Trump setelah pemecatan Comey dan memulai penyelidikan pada hari berikutnya, menurut kutipan dari wawancara dengan program NBC "60 Minutes" yang akan disiarkan pada hari Minggu.

"Saya berbicara kepada pria yang baru saja mencalonkan diri sebagai presiden dan memenangkan pemilihan presiden dan yang mungkin melakukannya dengan bantuan pemerintah Rusia, musuh kita yang paling tangguh di panggung dunia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu saya," kata McCabe, dikutip dari Reuters.

Andrew McCabe selama wawancara program "60 Minutes" NBC News.[REUTERS]

Pada September lalu, narasumber yang mengetahui memo yang dibuat oleh McCabe, mengatakan bahwa Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein membahas penyadapan yang merekam percakapan Trump dan anggota kabinet untuk menggunakan amandeman ke-15 demi melengserkan Trump dari jabatannya.

Sumber dalam Editorial New York Times pada September, juga mengatakan hal serupa bahwa ada desas-desus menggunakan amandemen ke-25 untuk pemakzulan.

Baca: Anggota Termuda DPR AS Dukung Pemakzulan Donald Trump

Dikutip dari situs Cornell Law School, Amandemen ke-25, yang diusulkan oleh Kongres dan diratifikasi oleh negara-negara setelah pembunuhan Presiden John F. Kennedy, memberikan prosedur untuk mengganti presiden atau wakil presiden jika terjadi kematian, pemindahan, pengunduran diri, atau ketidakmampuan.

Skandal Watergate tahun 1970-an memperlihatkan penerapan prosedur ini, pertama ketika Gerald Ford menggantikan Spiro Agnew sebagai wakil presiden, kemudian ketika ia menggantikan Richard Nixon sebagai presiden, dan kemudian ketika Nelson Rockefeller mengisi posisi kosong untuk menjadi wakil presiden.

Pada hari Kamis, juru bicara Departemen Kehakiman mengatakan Rosenstein, yang berulang kali membantah penyadapan pada bulan September, kembali membantah mencari atau mengadvokasi penggunaan amandemen ke-25 untuk melengserkan Trump.

Baca: Donald Trump Sebut Rakyat Akan Berontak Jika Dia Dimakzulkan

"Seperti Wakil Jaksa Agung sebelumnya telah menyatakan, berdasarkan urusan pribadinya dengan Presiden, tidak ada dasar untuk memohon amandemen ke-25, juga wakil jaksa agung tidak dalam posisi untuk mempertimbangkan memohon Amandemen ke-25," tulis pernyataan Departemen Kehakiman.

Baik Trump maupun Gedung Putih pada hari Kamis menyebut McCabe "memalukan", dan Gedung Putih mengatakan bahwa McCabe tidak memiliki kredibilitas dan Donald Trump menuduhnya sebagai bias politik selama ia berada di FBI.