TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Vanuatu mengabaikan kritik pemerintah Indonesia karena melibatkan organisasi payung perjuangan kemerdekaan Papua atau the United Liberation Movement for West Papua dalam pertemuan dengan Komisioner Tinggi HAM PBB atau KTHAM, Michelle Bachelet.

Baca: Pemerintah PNG Didesak Akhiri Kebijakan Non-Intervensi Isu Papua

Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralp Regenvanu menegaskan sikap Vanuatu dalam wawancara dengan radio Buzz96 FM yang dikutip radionz.co.nz, 1 Februari 2019.

Menurut Regenvanu, pemerintahnya selalu memberikan dukungan kepada Papua untuk menuntut penentuan nasib sendiri.

Baca: OPM Minta PBB Ikut Campur dalam Konflik di Nduga Papua Barat

Vanuatu menegaskan kembali komitmen itu dengan menjadi tuan rumah pertemuan untuk merayakan pendirian ULMWP beberapa tahun lalu. Vanuatu memberikan lahan untuk kantor ULMWP.

Menteri Regenvanu mengatakan Vanuatu akan membantu rakyat Papua dalam memperjuangkan dekolonialisasi.

Baca: OPM Menyatakan Perang terhadap Pemerintah RI

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk PBB mengecam keras langkah Vanuatu yang secara sengaja memperdaya KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif membiarkan ketua ULMWP Benny Wenda menyusup di delegasi Vanuatu.

Benny Wenda dalam pertemuan delegasi Vanuatu dengan KTHAM menyerahkan dokumen berisi 1,8 juta tandatangan menuntut KTHAM menyelidiki kasus pelanggaran HAM di Papua dan menuntut referendum diadakan.