OPM Minta PBB Ikut Campur dalam Konflik di Nduga Papua Barat

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Negara Vanuatu meminta dukungan internasional agar Papua Barat bisa menentukan masa depannya sendiri. Sumber: unpo.org

    Negara Vanuatu meminta dukungan internasional agar Papua Barat bisa menentukan masa depannya sendiri. Sumber: unpo.org

    TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Papua Merdeka atau OPM mendesak PBB agar ikut campur dalam konflik terbaru di distrik Nduga, Papua Barat.

    Tentara Pembebasan Papua Barat yang disebut pemerintah Ri sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), membunuh 12 pekerja konstruksi jalan pada penghujung 2018.

    Baca: Indonesia Undang Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua

    Hal ini disampaikan delegasi OPM ketika menggelar konferensi pers di Port Moresby, Papua Nugini, 31 Februari 2019, yang juga dihadiri perwakilan Tentara Pembebasan Papua, mendeklarasikan perang terhadap pemerintah RI sampai sepakat negosiasi damai, seperti dilaporkan Radio New Zealand, RNZ, dikutip 1 Februari 2019.

    Ketua Persatuan Papua Nugini untuk Pembebasan Papua Barat, Kenn Mondiai, mengatakan bahwa masuk akal bagi OPM untuk menggelar konpers di mana mereka bersatu dengan sesama warga Melanesia.

    Gubernur Ibu Kota Nasional Papua Nugini Powes Parkop (memegang mikrofon) berbicara pada konferensi pers OPM di Port Moresby, 31 Januari 2019.[www.radionz.co.nz]

    Juru bicara OPM, Jeffrey Bomanak, mengumumkan dukungan resmi OPM untuk deklarasi perang Tentara Pembebasan Papua terhadap RI.

    Kelompok ini juga meminta Sekjen PBB untuk mengirim lembaga PBB relevan untuk mengusut konflik di Nduga.

    OPM juga meminta Dewan HAM PBB untuk menerapkan pengawasan atas situasi di Papua Barat.

    Pada 27 Januari, gerakan separatis Papua Barat menyampaikan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan yang meminta referendum kemerdekaan kepada Dewan HAM PBB, seperti dilaporkan Reuters.

    Baca: OPM Menyatakan Perang terhadap Pemerintah RI

    Benny Wenda, ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), mengatakan ia berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi itu untuk mendukung dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

    Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Swiss, Duta Besar Hasan Kleib mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengundang Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB atau KTHAM yang akan diwakili kantor regionalnya di Bangkok, Thailand untuk berkunjung ke Papua.

    "Jadi tidak bisa dikatakan bahwa KTHAM masih menunggu undangan atau meminta akses. Undang sudah disampaikan langsung ketika kunjungan KTHAM sebelumnya, Zeid al Hussein," kata Dubes Kleib kepada wartawan melalui Whatsapp-nya, Rabu, 30 Januari 2019.

    Menurut Dubes Kleib, yang belum disepakati adalah waktu untuk KTHAM berkunjung ke Papua. Namun kunjungan KTHAM ke Papua diharapkan pada tahun ini, 2019. Dalam pemberitaan The Guardian, Rabu, 30 Januari 2019, KTHAM Michelle Bachelet mengatakan dirinya telah meminta akses ke Papua.

    Padahal pada September 2017, menurut laporan Radio New Zealand yang dikutip Tempo pada 6 Desember 2018, petisi yang juga pernah disampaikan Benny Wenda untuk mengusut pelanggaran HAM dan menempatkan agenda dekolonisasi Papua telah dimentahkan oleh Komite Dekolonisasi PBB.

    Tokoh Separatis Papua Barat Benny Wenda (kiri).[bennywenda.org]

    Komite Dekolonisasi PBB mengatakan bahwa isu Papua Barat berada di luar wewenangnya, yang hanya diberikan ke 17 negara yang diakui oleh PBB sebagai "Non-self Governing Territory". Menurut Piagam PBB, yang dikutip dari situs un.org, Non-Self Governing Territory adalah masyarakat yang belum mencapai syarat penuh untuk membentuk pemerintahan sendiri.

    Baca: Ini Alasan PBB Tolak Kemerdekaan Papua Barat

    Selain itu, Ketua Komite Dekolonisasi PBB sekaligus Dubes Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, mengatakan dia tidak menerima dokumen permohonan resmi dan bahwa petisi itu palsu, seperti dilaporkan abc.net.au.

    Ketua Dekolonisasi PBB mengatakan komitenya telah dimanipulasi untuk tujuan politik dan menerima kedaulatan Indonesia atas Papua Barat yang memerintah wilayah itu pada 1969


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.