Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

OPM Minta PBB Ikut Campur dalam Konflik di Nduga Papua Barat

image-gnews
Negara Vanuatu meminta dukungan internasional agar Papua Barat bisa menentukan masa depannya sendiri. Sumber: unpo.org
Negara Vanuatu meminta dukungan internasional agar Papua Barat bisa menentukan masa depannya sendiri. Sumber: unpo.org
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Papua Merdeka atau OPM mendesak PBB agar ikut campur dalam konflik terbaru di distrik Nduga, Papua Barat.

Tentara Pembebasan Papua Barat yang disebut pemerintah Ri sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), membunuh 12 pekerja konstruksi jalan pada penghujung 2018.

Baca: Indonesia Undang Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua

Hal ini disampaikan delegasi OPM ketika menggelar konferensi pers di Port Moresby, Papua Nugini, 31 Februari 2019, yang juga dihadiri perwakilan Tentara Pembebasan Papua, mendeklarasikan perang terhadap pemerintah RI sampai sepakat negosiasi damai, seperti dilaporkan Radio New Zealand, RNZ, dikutip 1 Februari 2019.

Ketua Persatuan Papua Nugini untuk Pembebasan Papua Barat, Kenn Mondiai, mengatakan bahwa masuk akal bagi OPM untuk menggelar konpers di mana mereka bersatu dengan sesama warga Melanesia.

Gubernur Ibu Kota Nasional Papua Nugini Powes Parkop (memegang mikrofon) berbicara pada konferensi pers OPM di Port Moresby, 31 Januari 2019.[www.radionz.co.nz]

Juru bicara OPM, Jeffrey Bomanak, mengumumkan dukungan resmi OPM untuk deklarasi perang Tentara Pembebasan Papua terhadap RI.

Kelompok ini juga meminta Sekjen PBB untuk mengirim lembaga PBB relevan untuk mengusut konflik di Nduga.

OPM juga meminta Dewan HAM PBB untuk menerapkan pengawasan atas situasi di Papua Barat.

Pada 27 Januari, gerakan separatis Papua Barat menyampaikan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan yang meminta referendum kemerdekaan kepada Dewan HAM PBB, seperti dilaporkan Reuters.

Baca: OPM Menyatakan Perang terhadap Pemerintah RI

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Benny Wenda, ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), mengatakan ia berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi itu untuk mendukung dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Swiss, Duta Besar Hasan Kleib mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengundang Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB atau KTHAM yang akan diwakili kantor regionalnya di Bangkok, Thailand untuk berkunjung ke Papua.

"Jadi tidak bisa dikatakan bahwa KTHAM masih menunggu undangan atau meminta akses. Undang sudah disampaikan langsung ketika kunjungan KTHAM sebelumnya, Zeid al Hussein," kata Dubes Kleib kepada wartawan melalui Whatsapp-nya, Rabu, 30 Januari 2019.

Menurut Dubes Kleib, yang belum disepakati adalah waktu untuk KTHAM berkunjung ke Papua. Namun kunjungan KTHAM ke Papua diharapkan pada tahun ini, 2019. Dalam pemberitaan The Guardian, Rabu, 30 Januari 2019, KTHAM Michelle Bachelet mengatakan dirinya telah meminta akses ke Papua.

Padahal pada September 2017, menurut laporan Radio New Zealand yang dikutip Tempo pada 6 Desember 2018, petisi yang juga pernah disampaikan Benny Wenda untuk mengusut pelanggaran HAM dan menempatkan agenda dekolonisasi Papua telah dimentahkan oleh Komite Dekolonisasi PBB.

Tokoh Separatis Papua Barat Benny Wenda (kiri).[bennywenda.org]

Komite Dekolonisasi PBB mengatakan bahwa isu Papua Barat berada di luar wewenangnya, yang hanya diberikan ke 17 negara yang diakui oleh PBB sebagai "Non-self Governing Territory". Menurut Piagam PBB, yang dikutip dari situs un.org, Non-Self Governing Territory adalah masyarakat yang belum mencapai syarat penuh untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Baca: Ini Alasan PBB Tolak Kemerdekaan Papua Barat

Selain itu, Ketua Komite Dekolonisasi PBB sekaligus Dubes Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, mengatakan dia tidak menerima dokumen permohonan resmi dan bahwa petisi itu palsu, seperti dilaporkan abc.net.au.

Ketua Dekolonisasi PBB mengatakan komitenya telah dimanipulasi untuk tujuan politik dan menerima kedaulatan Indonesia atas Papua Barat yang memerintah wilayah itu pada 1969

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

5 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

8 jam lalu

Mahasiswa papua memegang poster bergambar penyiksaan oleh oknum TNI terhadap warga Papua mengikuti Aksi Kamisan 811 di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Dalam aksinya mahasiswa Papua mengecam penyiksaan yang dilakukan TNI kepada warga Papua yang belakangan menajdi sorotan publik karena videonya tersebar di media sosial. Mereka menuntut pelaku dipecat dan dihukum sesuai perbuatannya. TEMPO/Subekti.
Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Komite HAM PBB membacakan temuan pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya isu extrajudicial killing terhadap orang Papua.


Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

2 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas konflik Israel Palestina di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 Oktober 2023. Foto: Kemlu RI
Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

Berikut adalah pengertian resolusi PBB, sifat dan dampaknya bagi negara-negara anggota


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

2 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

4 hari lalu

Seminar Nasional Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah bertema Islamophobia Within Muslim and Islamiphobia Without Islam: Kebencian atas Muslim dan Islam, antara Asumsi, Fakta dan Prasangka, pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Bram Setiawan
Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

Kata Islamofobia sudah lama menjadi sorotan para akademikus dan pemerhati studi Islam


Reaksi Gereja atas Penganiayaan Warga Papua oleh Anggota TNI

4 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Reaksi Gereja atas Penganiayaan Warga Papua oleh Anggota TNI

Keuskupan Agung Jakarta dan PGI meminta pemerintah segera menginvestigasi penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI.


Buntut Hak Suara Sistem Noken, Polisi Tangani Pertikaian Kelompok Masyarakat di Nduga

4 hari lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Buntut Hak Suara Sistem Noken, Polisi Tangani Pertikaian Kelompok Masyarakat di Nduga

Kapolres Nduga mengatakan, personel gabungan terus melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian mengantisipasi bentrokan susulan terkait noken.


TNI dan OPM Kontak Senjata Lagi di Kenyam Papua, Satu Prajurit TNI Gugur

5 hari lalu

TPNPB-OPM klaim serang pasukan TNI-Polri di Titigi, Papua. Dokumentasi TPNPB OPM.
TNI dan OPM Kontak Senjata Lagi di Kenyam Papua, Satu Prajurit TNI Gugur

Jubir OPM menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik bersenjata di Papua, termasuk pembebasan pilot Susi Air.


Polda Papua Evakuasi Dua Jenazah Polri dan Satu Sipil Korban Penembakan KKB ke Nabire

6 hari lalu

Proses evakuasi jenazah  anggota Polri korban Kelompok Kriminal Bersenjata dievakuasi dari lokasi Pendulangan Ndeotadi 99 Kabupaten Paniai ke Bandara Douw Aturure, Kabupaten Nabire, Papua. Jumat 22 Maret 2024. FOTO: dokumen  Polda Papua
Polda Papua Evakuasi Dua Jenazah Polri dan Satu Sipil Korban Penembakan KKB ke Nabire

Dua anggota Polri dan seorang sipil tewas diduga ditembak kelompok krimnal bersenjata (KKB) di Papua


PBB: 5,5 Juta Warga Haiti Butuh Bantuan Kemanusiaan

7 hari lalu

Orang-orang berjalan melewati mobil yang rusak di lingkungan Carrefour Feuilles, yang sepi karena kekerasan geng, di Port-au-Prince, Haiti 19 Maret 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol
PBB: 5,5 Juta Warga Haiti Butuh Bantuan Kemanusiaan

PBB melaporkan bahwa 5,5 juta dari total 11,4 juta orang yang tinggal di Haiti membutuhkan bantuan kemanusiaan. 3 juta di antaranya adalah anak-anak