OPM Minta PBB Ikut Campur dalam Konflik di Nduga Papua Barat

Negara Vanuatu meminta dukungan internasional agar Papua Barat bisa menentukan masa depannya sendiri. Sumber: unpo.org

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Papua Merdeka atau OPM mendesak PBB agar ikut campur dalam konflik terbaru di distrik Nduga, Papua Barat.

Tentara Pembebasan Papua Barat yang disebut pemerintah Ri sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), membunuh 12 pekerja konstruksi jalan pada penghujung 2018.

Baca: Indonesia Undang Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua

Hal ini disampaikan delegasi OPM ketika menggelar konferensi pers di Port Moresby, Papua Nugini, 31 Februari 2019, yang juga dihadiri perwakilan Tentara Pembebasan Papua, mendeklarasikan perang terhadap pemerintah RI sampai sepakat negosiasi damai, seperti dilaporkan Radio New Zealand, RNZ, dikutip 1 Februari 2019.

Ketua Persatuan Papua Nugini untuk Pembebasan Papua Barat, Kenn Mondiai, mengatakan bahwa masuk akal bagi OPM untuk menggelar konpers di mana mereka bersatu dengan sesama warga Melanesia.

Gubernur Ibu Kota Nasional Papua Nugini Powes Parkop (memegang mikrofon) berbicara pada konferensi pers OPM di Port Moresby, 31 Januari 2019.[www.radionz.co.nz]

Juru bicara OPM, Jeffrey Bomanak, mengumumkan dukungan resmi OPM untuk deklarasi perang Tentara Pembebasan Papua terhadap RI.

Kelompok ini juga meminta Sekjen PBB untuk mengirim lembaga PBB relevan untuk mengusut konflik di Nduga.

OPM juga meminta Dewan HAM PBB untuk menerapkan pengawasan atas situasi di Papua Barat.

Pada 27 Januari, gerakan separatis Papua Barat menyampaikan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan yang meminta referendum kemerdekaan kepada Dewan HAM PBB, seperti dilaporkan Reuters.

Baca: OPM Menyatakan Perang terhadap Pemerintah RI

Benny Wenda, ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), mengatakan ia berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi itu untuk mendukung dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Swiss, Duta Besar Hasan Kleib mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengundang Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB atau KTHAM yang akan diwakili kantor regionalnya di Bangkok, Thailand untuk berkunjung ke Papua.

"Jadi tidak bisa dikatakan bahwa KTHAM masih menunggu undangan atau meminta akses. Undang sudah disampaikan langsung ketika kunjungan KTHAM sebelumnya, Zeid al Hussein," kata Dubes Kleib kepada wartawan melalui Whatsapp-nya, Rabu, 30 Januari 2019.

Menurut Dubes Kleib, yang belum disepakati adalah waktu untuk KTHAM berkunjung ke Papua. Namun kunjungan KTHAM ke Papua diharapkan pada tahun ini, 2019. Dalam pemberitaan The Guardian, Rabu, 30 Januari 2019, KTHAM Michelle Bachelet mengatakan dirinya telah meminta akses ke Papua.

Padahal pada September 2017, menurut laporan Radio New Zealand yang dikutip Tempo pada 6 Desember 2018, petisi yang juga pernah disampaikan Benny Wenda untuk mengusut pelanggaran HAM dan menempatkan agenda dekolonisasi Papua telah dimentahkan oleh Komite Dekolonisasi PBB.

Tokoh Separatis Papua Barat Benny Wenda (kiri).[bennywenda.org]

Komite Dekolonisasi PBB mengatakan bahwa isu Papua Barat berada di luar wewenangnya, yang hanya diberikan ke 17 negara yang diakui oleh PBB sebagai "Non-self Governing Territory". Menurut Piagam PBB, yang dikutip dari situs un.org, Non-Self Governing Territory adalah masyarakat yang belum mencapai syarat penuh untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Baca: Ini Alasan PBB Tolak Kemerdekaan Papua Barat

Selain itu, Ketua Komite Dekolonisasi PBB sekaligus Dubes Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, mengatakan dia tidak menerima dokumen permohonan resmi dan bahwa petisi itu palsu, seperti dilaporkan abc.net.au.

Ketua Dekolonisasi PBB mengatakan komitenya telah dimanipulasi untuk tujuan politik dan menerima kedaulatan Indonesia atas Papua Barat yang memerintah wilayah itu pada 1969






TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

20 jam lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


PBB: Aneksasi Rusia terhadap Wilayah Ukraina Pantas Dikutuk

1 hari lalu

PBB: Aneksasi Rusia terhadap Wilayah Ukraina Pantas Dikutuk

Menurut Sekjen PBB Antonio Guterres, referendum dilakukan di bawah pendudukan Rusia dan di luar kerangka hukum dan konstitusional Ukraina.


Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

1 hari lalu

Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

Kemenhub meresmikan 5 (lima) unit kapal negara patroli untuk memperkuat armada di wilayah timur Indonesia.


Paulus Waterpauw Minta Aparat Tangkap Anggota KKB yang Diduga Serang Warga di Trans Papua

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Aparat Tangkap Anggota KKB yang Diduga Serang Warga di Trans Papua

Paulus Waterpauw meminta TNI dan Polri mengambil langkah cepat untuk mengevakuasi korban dan menangkap anggota KKB yang diduga pelaku penyerangan


KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas

1 hari lalu

KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas

TNI dan Polri masih mencari jasad empat warga sipil korban terduga serangan oleh KKB kepada 12 pekerja jalan Trans-Papua


Polisi Dalami Video Pembunuhan 4 Pekerja Jalan di Papua Barat

1 hari lalu

Polisi Dalami Video Pembunuhan 4 Pekerja Jalan di Papua Barat

Pembunuhan terhadap pekerja jalan transpenghubung Kabupaten Bintuni dan Maybrat itu terjadi pada Kamis kemarin.


Ada Serangan KKB di Jalan Trans- Papua Barat, Paulus Waterpauw: Saya Kutuk Kebiadaban Itu

1 hari lalu

Ada Serangan KKB di Jalan Trans- Papua Barat, Paulus Waterpauw: Saya Kutuk Kebiadaban Itu

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengutuk keras kebiadaban KKB yang melakukan serangan terhadap warga sipil di jalan Trans-Papua Barat.


Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

2 hari lalu

Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

Pemerintah Prancis mengumumkan akan menutup masjid karena menganggap imamnya radikal,


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

2 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

3 hari lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?