Indonesia Undang Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua

Rabu, 30 Januari 2019 20:33 WIB

Aksi bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), dalam rangka memperingati 57 Tahun Operasi Militer Trikora pada 19 Desember 1961 di Kawasan Monas, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. Mereka juga meminta penarikan militer di Papua. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Swiss, Duta Besar Hasan Kleib mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengundang Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB atau KTHAM yang akan diwakili kantor regionalnya di Bangkok, Thailand untuk berkunjung ke Papua.

"Jadi tidak bisa dikatakan bahwa KTHAM masih menunggu undangan atau meminta akses. Undang sudah disampaikan langsung ketika kunjungan KTHAM sebelumnya, Zeid al Hussein," kata Dubes Kleib kepada wartawan melalui whatsappnya, Rabu, 30 Januari 2019.

Baca: Kata Moeldoko Soal Petisi Referendum Papua Barat Dibawa ke PBB

Advertising
Advertising

Menurut Dubes Kleib, yang belum disepakati adalah waktu untuk KTHAM berkunjung ke Papua. Namun kunjungan KTHAM ke Papua diharapkan pada tahun ini, 2019.

Dalam pemberitaan The Guardian, Rabu, 30 Januari 2019, KTHAM Michelle Bachelet mengatakan dirinya telah meminta akses ke Papua.

"Pada prinsipnya Indonesia setuju untuk memberikan jaminan kepada kantor untuk akses ke Papua dan kami sedang menunggu konfirmasi," kata juru bicara KTHAM, Ravina Shamdasandi.

Baca: Gubernur Papua: Belum Ada Orang Papua Berjiwa Indonesia

KTHAM meminta akses ke Papua setelah Benny Wenda, pemimpin United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, payung dari semua organisasi untuk kemerdekaan Papua, menyerahkan petisi berisikan 1,8 juta tandatangan menuntut referendum dalam pertemuan di Jenewa, Jumat, 25 Januari 2019.

"Hari ini hari bersejarah bagi kami dan rakyat saya. Saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang belulang orang Papua Barat, karena begitu banyak orang tewas dibunuh," kata Wenda seperti dilansir The New York Times.

Baca: Di Vanuatu, Bendera Organisasi Separatis Papua Barat Berkibar

Dubes Kleib menjelaskan, tahun lalu ia telah merespons pernyaaan KTHAM bahwa Indonesia belum berikan akses ke Papua. Yang terjadi, ujarnya, kantor KTHAM di Bangkok kurang berkoordinasi dan beberapa kali fait accompli mengenai jadwal kunjungan yang dismpaikan 1-2 hari sebelumnya tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Indonesia sebagaimana lazimnya sebuah kunjungan.

Lalu, pada Oktober 2018, Dubes Kleib mengadakan pertemuan biltareal dengan KTHAM yang baru, Bachelet. Keduanya kemudian membahas jadwal kunjungan KTHAM ke Papua.

Berita terkait

Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

1 hari lalu

Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

Polisi menangkap perempuan berinisial SJ alias Ceria, 43 tahun, karena menjual narkotika jenis sabu.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

2 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

2 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

6 hari lalu

Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

Pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens. Belum ada perkembangan signifikan.

Baca Selengkapnya

TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

7 hari lalu

TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

Kemenko Polhukam sebelumnya menggelar rapat koordinasi untuk membahas situasi terkini di Papua yang juga dihadiri oleh Panglima TNI.

Baca Selengkapnya

Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

7 hari lalu

Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

Kemenko Polhukam belum bisa memastikan apakah penyebutan OPM seperti yang dilakukan TNI akan dijadikan keputusan negara.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

8 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Koops Habema Tembak 2 Anggota TPNPB yang Serang Pos TNI di Nduga Papua

8 hari lalu

Koops Habema Tembak 2 Anggota TPNPB yang Serang Pos TNI di Nduga Papua

Koops Habema TNI menembak dua anggota TPNPB di Papua Pegunungan

Baca Selengkapnya

Polda Papua Belum Tangkap Pembunuh Bripda Oktovianus Buara, TPNPB Klaim Bertanggung Jawab

8 hari lalu

Polda Papua Belum Tangkap Pembunuh Bripda Oktovianus Buara, TPNPB Klaim Bertanggung Jawab

Polda Papua belum mampu menangkap pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Dua Oktovianus Buara.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

8 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya