Penutupan Pemerintahan Berakhir, Trump Akan Nego Ulang Demokrat

Minggu, 27 Januari 2019 10:00 WIB

Presiden AS Donald Trump berbicara kepada wartawan didampingi Wakil Presiden Mike Pence di Capitol Hill di Washington, AS, 9 Januari 2019. [REUTERS / Jim Young]

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sepakat mengakhiri penutupan pemerintahan selama tiga pekan, Presiden AS Donald Trump dan Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sander menyampaikan agenda selanjutnya untuk negosiasi proposal tembok perbatasan.

Seperti dilaporkan Trump akhirnya setuju untuk mengesahkan penggunaan paket anggaran sampai 15 Februari tanpa proposal tembok US$ 5,7 miliar (sekitar Rp 80 triliun) di perbatasan AS-Meksiko, yang akhirnya membuat 800 ribu pegawai federal mendapat gaji.

Baca: Trump Menyerah, Penutupan Pemerintahan Berakhir

Penutupan pemerintahan selama 35 hari, seperti dilaporkan Business Insider, 27 Januari 2019, telah berdampak pada antrean panjang di bandara, kerusakan taman nasional dan menyusahkan pegawai federal serta kontraktor mitra pemerintah. Ini tampak kekalahan Trump terhadap Nancy Pelosi yang kukuh tidak akan menyetujui paket anggaran belanja Trump untuk tembok perbatasan.

"Saya harap rakyat akan mencamkan atau mengingat kata-kata saya untuk Tembok Perbatasan. Tidak ada konsesi apapun. Ini untuk merawat jutaan orang yang terluka akibat Shutdown selama 21 hari, jika tidak ada kesepakatan, maka tidak akan ada solusi," kicau Trump pada Jumat malam.

Advertising
Advertising

Bagian atas dari lima prototipe tembok perbatasan Presiden AS Donald Trump diperlihatkan hampir selesai di sepanjang perbatasan AS-Meksiko di dekat San Diego, California, AS, 23 Oktober 2017. [REUTERS / Mike Blake]

Setelah kicauan Trump, Sanders juga meneruskan pernyataan Trump, "Dalam 21 hari Presiden @realDonaldTrump akan membangun tembok dengan atau tanpa Demokrat. Masalahnya adalah apakah Demokrat mau sesuatu atau tidak sama sekali."

Baca: Shutdown Diakhiri, Trump Tak Mau Disebut Kalah

Twit Donald Trump memberikan indikasi bahwa Trump akan mendeklarasikan darurat nasional untuk alternatif anggaran yang dimentahkan oleh Kongres AS, jika pendanaan pemerintaan dan tembok tidak tercapai dalam 21 hari.

Sebelumnya Ketua DPR Nancy Pelosi meminta Trump agar membuka pemerintahan supaya bisa menegosiasikan keamanan perbatasan, tanpa menutup pemerintahan.

Baca: Aktor Christian Bale Sebut Donald Trump Mirip Badut

"Kami meminta Presiden untuk membuka pemerintahan sehingga kami memiliki waktu untuk berdebat tentang cara terbaik untuk melindungi perbatasan kami," kata Pelosi dalam sebuah pernyataan. "Demokrat berkomitmen untuk keamanan perbatasan dan kami pikir kami memiliki beberapa ide yang lebih baik tentang bagaimana melakukannya, yang melindungi perbatasan kami, menghormati nilai-nilai kami dan hemat biaya."

Dalam laporan CNN pada Kamis, Donald Trump menyusun draf untuk kemungkinan darurat nasional guna membangun tembok perbatasan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

Berita terkait

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

2 jam lalu

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

PKS dan Golkar Kota Semarang jajaki koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen kursi legislatif guna mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

4 jam lalu

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

Demokrat tidak mempermasalahkan majunya kembali Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

5 jam lalu

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

8 jam lalu

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Gibran mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Luhut soal orang toxic yang jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

16 jam lalu

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

Gerindra sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Demokrat untuk Pilkada Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

22 jam lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

1 hari lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo untuk tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

1 hari lalu

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.

Baca Selengkapnya

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.

Baca Selengkapnya