Antisipasi Risiko Keamanan, Militer Malaysia Kaji Teknologi 5G
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Sabtu, 26 Januari 2019 13:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Militer Malaysia sedang meninjau dan mengidentifikasi apakah teknologi 5G berisiko terhadap pertahanan dan keamanan negara.
Panglima Angkatan Bersenjata Diraja Malaysia (MAF), Jenderal Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin, mengatakan hasil kajian akan dilaporkan kepada pemerintah untuk memutuskan apakah teknologi bisa dipasang, seperti dikutip dari laporan Malay Mail, 26 Januari 2019.
Baca: Rudiantara: Jaringan 5G Harus Masuk Indonesia
Zulkifli mengatakan bahwa semua teknologi baru dari luar negeri harus diteliti untuk menentukan apakah jaringan 5G cocok untuk digunakan di Malaysia.
"Kami tidak bisa begitu saja mengikuti negara lain dalam hal menggunakan teknologi baru. Tidak semua teknologi bagus. Kami yakin bahwa Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang melakukan studi tentang ini dan MAF juga memiliki cara sendiri untuk mempelajari teknologi baru.
"MAF akan memberikan pandangannya kepada pemerintah tentang masalah ini dalam waktu dekat," katanya.
Mengomentari masalah ini, Zulkifli mengatakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah pada penanganan teknologi baru jika penggunaannya termasuk unsur-unsur serangan siber dan pengumpulan informasi sensitif.
"Untuk mencegah ancaman seperti itu, kita harus mengambil tindakan pencegahan yang tepat," katanya.
Baca: Kanada Abaikan Ancaman Cina Soal Jaringan 5G
Pada hari Sabtu pekan lalu, ketika berada di London, Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan Malaysia akan melakukan studi pendahuluan sebelum membuat keputusan apakah akan memblokir raksasa telekomunikasi Cina, Huawei, yang berencana membangun infrastruktur 5G di Malaysia, menyusul kekhawatiran akan meningkatnya kegiatan mata-mata siber.
Pada hari Selasa, mantan menteri keuangan Tun Daim Zainuddin, mengatakan Malaysia harus berhati-hati dengan teknologi 5G yang saat ini sedang dijelajahi Cina, karena kemampuannya untuk memicu ancaman keamanan dunia maya dan digital terhadap negara tersebut.
