TEMPO.CO, Taiwan – Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan dan manajemen kampus dari Universitas Teknologi Hsin Wu, Taiwan, memberikan klarifikasi soal adanya isu “kerja paksa”, yang dialami mahasiswa Indonesia di negara ini.

Baca:

Munculnya isu ini justru membuat pengurus PPI Taiwan meminta pemerintah Indonesia untuk menyediakan pejabat setingkat atase untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi program-program kerja sama antara kedua negara.

Berikut klarifikasi PPI dan manajemen kampus soal isu ini:

1. PPI menilai penggunaan kata “kerja paksa” dinilai kurang tepat meskipun diakui adanya sejumlah mahasiswa yang mengalami kelebihan kerja saat melakukan proses magang dari ketentuan maksimal 20 jam per pekan. “Namun demikian, seluruh jam kerja yang dilakukan tetap diberikan gaji,” begitu dilansir pengurus PPI Taiwan dalam laman situs ppitaiwan.org.

Baca:

2. PPI Taiwan menilai masalah ini muncul karena sejumlah pihak melakukan perekrutan dan pengiriman mahasiswa magang secara masif. Sementara kedua belah pihak belum menyepakati detil pengelolaannya melalui suatu technical arrangement. “Teman-teman mahasiswa memang harus bekerja (magang) untuk memenuhi biaya sekolah dan hidupnya karena tidak ada beasiswa. Asda beberapa universitas yang hanya memberikan beasiswa 6 bulan sampai 1 tahun saja,” begitu pernyataan PPI Taiwan dalam situsnya.

Baca:

3. Manajemen Universitas Teknologi Hsin Wu, Taiwan, mengatakan kebijakan pemerintah mengenai New Southbound Policy mewajibkan perusahaan di Taiwan melatih keterampilan mahasiswa tanpa biaya. Orientasi pelaksanaan Industry - Academia Collaboration untuk kelas internasional adalah kampus merekrut mahasiswa asing yang ingin kuliah namun memiliki kendala ekonomi. Maka, kampus memberikan pengurangan biaya kuliah dan perusahaan menyediakan kesempatan magang bagi mahasiswa sesuai kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa.

Baca:

4. Manajemen Universitas Teknologi Hsin Wu mengatakan mahasiswa mulai mengikuti magang pada tahun kedua dan tidak pernah dieksploitasi. Semua tercatat dalam absensi kehadiran dan dikuatkan dengan slip gaji yang diterima mahasiswa selama bekerja. Manajemen menyayangkan merebaknya isu “kerja paksa” ini karena merusak reputasi perusahaan. Manajemen kampus juga mengingatkan mahasiswa bekerja magang dalam kelompok tidak lebih dari 20 jam per pekan. Ini sesuai prosedur dalam pengajuan ijin kerja, asuransi kesehatan dan tenaga kerja, serta kampus mengatur transportasi antar-jemput para mahasiswa.

5. Manajemen kampus Hsin Wu di Taiwan juga mengingatkan mahasiswa bekerja magang dalam kelompok tidak lebih dari 20 jam per pekan. Ini sesuai prosedur dalam pengajuan ijin kerja, asuransi kesehatan dan tenaga kerja, serta kampus mengatur transportasi antar-jemput para mahasiswa.