TEMPO.CO, Jakarta - Selasa kemarin, Jepang akhirnya memutuskan untuk membangun kapal induk untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II.

Kapal induk adalah salah satu dari rencana kebijakan pertahanan Jepang yang baru dalam 10 tahun ke depan, termasuk perang siber dan luar angkasa.

pedoman panduan pertahanan nasional Jepang, yang akan memperbolehkan Jepang untuk modifikasi kapal induk helikopter agar bisa menampung pesawat tempur F-35B, diadopsi oleh pemerintah setelah melihat aktivitas militer Cina yang terus meluas, menurut laporan Japan Times, 19 Desember 2018.

Baca: Jepang Akan Punya Kapal Induk Pertama Pasca-Perang Dunia II

"Kita perlu mengembangkan kemampuan pertahanan yang efektif, daripada memperbanyak pertahanan yang sudah usang," kata pemerintah yang mengesahkan anggaran fiskal 2019 yang diajukan PM Shinzo Abe.

Pesawat tempur siluman Lockheed Martin F-35B mendarat di atas kapal induk serbu amfibi USS di perairan pulau paling selatan Jepang Okinawa 23 Maret 2018. F-35B mampu melaju dengan kecepatan maksimum Mach 1.67 atau 2.065 km per jam. REUTERS/Issei Kato

Dalam panduan pertahanan yang baru, pemerintah Jepang mengatakan aktivitas militer Cina di Laut Cina Timur dan kawasan perairan sekitar menjadi kekhawatiran Jepang, sementara Cina juga membangun supremasi di luar angkasa dan siber yang dikhawatirkan bisa mengganggu sistem komando dan kontrol negara.

Baca: 5 Hal Kapal Penghancur Terbesar Asia Milik Cina, Apa saja?

Untuk memperkuat pertahanan di Samudera Pasifik dan kawasan lain di mana tidak banyak landasan pesawat tersedia, pemerintah memutuskan memperbarui kapal pengangkut helikopter kelas Izumo agar bisa mengangkut pesawat tempur seperti F-35.

Pemerintah mengatakan akan memperbarui kapal perusak tersebut agar bisa digunakan untuk lepas landas vertikal jika diperlukan. Ini akan masuk dalam rencana lima tahun program pertahanan bersama panduan pertahanan keseluruhan.

Media online Sputnik, edisi 13 Maret 2017, menulis bahwa Jepang akan mengirim kapal induk Izumo ke Laut Cina Selatan. Kapal perang terbesar Pasukan Bela Diri Jepang ini akan melakukan pelayaran selama tiga bulan melalui Laut Cina Selatan yang sedang memanas akibat klaim Tiongkok. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Namun langkah ini dikritik oleh pakar pertahanan karena dianggap melanggar konstitusi pasifis Jepang pasca-perang. Menurut UU Konstitusi Jepang pasal 9, yang dikutip dari Law Library of Congress, Komando Tertinggi Pasukan Sekutu melarang Jepang untuk memiliki angkatan bersenjata. Konstitusi melarang jepang untuk membangun langkah-langkah potensial menuju perang.

Baca: Kapal Perang Amerika dan Jepang Konvoi di Laut Cina Selatan

Namun AS mengubah kebijakan demiliterisasi Jepang dan Inggris meminta AS untuk membagi beban keamanan Jepang. Konstitusi sendiri tidak melarang Jepang untuk mengembangkan kemampuan pertahanannya.

Menampik pelanggaran terhadap konstitusi, pemerintah menyatakan program pertahanan tidak ditujukan untuk kemampuan ofensif.

"Rencana modifikasi kapal induk kelas Izumo untuk meningkatkan kemampuannya," kata Menteri Pertahanan Jepang Takeshi Iwaya.