Oposisi Fiji Dukung Kemerdekaan Papua Barat
Reporter
Non Koresponden
Editor
Suci Sekarwati
Kamis, 6 Desember 2018 14:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Penembakan massal pada 3 Desember 2018 di kota Nduga, Papua pada 2 Desember 2018, oleh kelompok separatis Papua adalah ancaman serius bagi Indonesia. Insiden itu menewaskan lebih dari 20 orang warga sipil dan anggota militer.
Gerakan kemerdekaan Papua dan Papua Barat, mendapat dukungan dari pemimpin oposisi di Fiji, Ro Teimumu Kepa. Pada Agustus 2018 lalu, Ro Teimumu pernah menyerukan kepada pemerintah Fiji agar berhenti mengkhianati masyarakat Papua Barat.
Menurut Ro Teimumu, pemerintah Fiji seharusnya mendukung penuh Papua Barat masuk dalam daftar dekolonisasi PBB dalam sidang umum PBB tahun lalu.
"Vanuatu telah mengambil sebuah keputusan berani untuk mengupayakan kebebasan bagi Papua Barat melalui PBB," kata Ro Teimumu, dalam sebuah pernyataan media.
Baca: Pembunuhan Pekerja di Papua, Komnas HAM: Pelanggaran HAM Serius
Baca: Ini Negara Asing yang Dukung Kemerdekaan Papua Barat
Situs asiapacificreport.nz pada pemberitaan 27 Agustus 2018 lalu, melaporkan sebagai bentuk suport atas kemerdekaan Papua, Vanuatu mendukung pertemuan Forum Negara-negara Kepulauan Pasifik di Nauru pada Agustus 2018.
Pemerintah Fiji secara resmi memiliki sikap bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat adalah masalah internal pemerintah Indonesia. Wilayah yang dulu bernama Irian Jaya itu, dianeksasi oleh Indonesia pada 1962 dari Belanda. Pada 1999, wilayah di timur Indonesia tesebut, dipecah menjadi dua provinsi. Provinsi Papua beribu kota di Jayapura dan Manokwari sebagai ibu kota Papua Barat. Namun pemberontakan separatis di Papua Barat masih sering terjadi.
"Saya menyerukan Fiji dan negara-negara lain di kawasan untuk memperlihatkan solidaritas atas isu ini. Ini saatnya untuk berdiri dan menjadi pihak yang diperhitungkan," kata Ro Teimumu.
Menurut Ro Teimumu, pemerintah Fiji yang dipimpin oleh Perdana Menteri Voreqe Bainimarama takut untuk menantang Indonesia, yang mengklaim kedaulatan penuh di Provinsi Papua Barat. Dia pun mendorong pemerintah Fiji agar berani mengikuti langkah yang telah dilakukan Vanuatu.
