TEMPO.CO, Port Moresby – Para pemimpin dari 21 negara Asia Pasifik gagal menyepakati pernyataan bersama usai KTT APEC setelah terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah Amerika Serikat dan Cina terkait kebijakan perdagangan.

Baca:

Kegagalan membuat deklarasi bersama ini merupakan pertama kalinya terjadi sejak forum Asia Pacific Economic Cooperation dibentuk di Canberra, Australia, pada 1989.

“Para pemimpin bersepakat untuk menyerahkan kepada Papua Nugini sebagai ketua untuk mengeluarkan pernyataan ketua atas nama semua anggota dari awalnya mengeluarkan deklarasi pemimpin seperti biasanya,” kata Zhang Xiaolong, juru bicara dari kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Channel News Asia pada Ahad, 18 November 2018.

Baca:

Reuters melansir terjadi kompetisi antara AS dan Cina mengenai kawasan Pasifik dalam forum ini. AS dan negara Barat melancarkan respon terkoordinasi terhadap program pembangunan infrastruktur yang digelar pemerintah Cina yaitu Belt and Road Program.

“Kalian tahu dua raksasa di dalam ruangan,” kata Peter O’Neill, Perdana Menteri Papua Nugini, dalam jumpa pers penutupan acara ini saat ditanya media negara mana yang tidak bisa bersepakat.

O’Neill, yang menjadi ketua pertemuan, mengatakan isu yang mengganjal adalah apakah nama organisasi perdagangan dunia WTO dan reformasinya perlu disebut di dalam "Deklarasi Para Pemimpin".

Baca:

“APEC tidak memiliki aturan mengenai WTO, itu adalah fakta. Masalah-masalah itu dapat dibahas di WTO,” kata dia. O’Neill mengatakan bakal menerbitkan pernyataan ketua tapi tidak menyebut kapan itu akan dilakukan.

Presiden AS, Donald Trump, tidak menghadiri pertemuan APEC dan menyerahkannya kepada Wakil Presiden Mike Pence. Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga tidak hadir.

Sedangkan Presiden Cina, Xi Jinping, tiba di lokasi pada Kamis, 15 November 2018, dan disambut secara besar-besaran oleh para pejabat PNG. Jinping lalu menyampaikan Belt and Road Program ini kepada para pemimpin Asia Pasifik.

Baca:

AS, dan negara sekutu seperti Jepang, Australia, dan Selandia Baru, menyampaikan program senilai US$1.7 miliar atau sekitar Rp25 triliun sebagai tandingan program Cina untuk membangun listrik dan internet di Papua Nugini.

Pence, dalam pernyataan di APEC, mengatakan kebijakan tarif AS terhadap US$250 miliar atau sekitar Rp3.700 triliun impor dari Cina, tidak akan berakhir hingga Cina mengubah cara berdagangnya.

“Mereka memulai dengan praktek perdagangan, tarif dan kuota, transfer teknologi secara paksa, pencurian hak kekayaan intelektual. Itu lalu berkembang menjadi kebebasan navigasi di laut, keprihatinan mengenai Hak Asasi Manusia,” kata Pence kepada media.

Pence juga mengkritik kebijakan Belt dan Road Program dari Cina dengan mengatakan negara-negara jangan mengkompromikan kedaulatan dengan menerima utang. “Kami tidak menawarkan jalan satu arah seperti Program Sabuk itu,” kata dia dalam forum APEC.