Organisasi Wartawan Minta Pembunuh Jamal Khashoggi Diadili
Reporter
Non Koresponden
Editor
Suci Sekarwati
Rabu, 7 November 2018 11:15 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi wartawan terbesar di Inggris, Serikat Wartawan Nasional atau NUJ mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk membawa dan mengadili dalang pembunuh wartawan Jamal Khashoggi dan pihak-pihak yang terlibat.
Dikutip dari aa.com.tr, Rabu, 7 November 2018, NUJ mendukung seruan Federasi Wartawan Internasional agar seluruh negara di dunia mengakhiri kerja samanya dengan Kerajaan Arab Saudi hingga negara itu mengatakan kebenaran dan menahan para pelaku. NUJ juga menegaskan kembali seruan pemerintah Inggris agar dilakukannya investigasi menyeluruh dan independen atas pembunuhan Khashoggi. Dalam kasus ini, tidak boleh ada pihak yang bebas dari hukum.
Baca: Bagian Tubuh Jamal Khashoggi Ditaruh Dalam 5 Koper, Lalu...
“Seluruh pemerintah di dunia bisa bertindak. Mereka memiliki kekuatan ekonomi, alat diplomatik dan instrumen internasional untuk memburu dan mengadili orang-orang yang terlibat dan si pemberi perintah pembunuhan pada Khashoggi,” tulis NUJ dalam pernyataannya.
Baca: Jamal Khashoggi Dibunuh, Arab Saudi Rusak Kamera CCTV Konsulat
NUJ menggelar protes di luar gedung Kedutaan Besar Arab Saudi di ibu kota London, Inggris dan Kedutaan Besar Arab Saudi di Dublin, Irlandia. Mereka mengutuk pembunuhan yang sangat keji pada Khashoggi.
Asosiasi Wartawan Asing atau FPA juga bereaksi atas pembunuhan ini. Dalam pernyataannya, mereka meminta para pelaku pembunuhan wartawan Daphne Caruana Galizia di Malta, Jamal Khashoggi di Turki, pembunuhan sejumlah wartawan lainnya di Meksiko, Afganistan, Bulgaria dan di seluruh dunia, dibawa ke pengadilan untuk dimintai pertanggung jawaban.
Khashoggi, 59 tahun, adalah wartawan senior asal Arab Saudi yang dibunuh di kantor konsulat jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018. Sejak 2017, dia mengasingkan diri ke Virginia, Amerika Serikat dan rutin menulis kolom di Washington Post. Tulisan-tulisan Khashoggi dikenal sering mengkritik kebijakan Kerajaan Arab Saudi.
