TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia dan Palestina bereaksi keras atas pernyataan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, yang berencana memindahkan kedutaannya ke Yerusalem mengikuti jejak sekutunya, Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menegaskan posisi Indonesia konsisten terhadap solusi dua negara.

"Isu Yerusalem merupakan satu dari enam isu yang harus dinegosiasikan dan diputuskan sebagai bagian akhir dari perdamaian yang komprehensif. Hal tersebut sesuai dengan resolusi PBB serta kesepakatan dalam berbagai proses perundingan perdamaian. Dukungan Indonesia ke Palestina adalah amanah konstitusi. Solidaritas bagi Palestina adalah komitmen," kata Retno.

Baca: PBB: Israel Langgar Hukum Internasional di Palestina

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki dan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, melakukan pertemuan bilateral, Selasa, 16 Oktober 2018. Sumber: Suci Sekarwati/Tempo

Baca: Uni Eropa Desak Israel Batalkan Pembongkaran Desa Palestina

Pernyataan sikap Perdana Menteri Morrison, telah menjadi salah satu fokus pembicaraan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, dan Menlu Retno, Selasa, 16 Oktober 2018. Maliki mengatakan pernyataan Morrison adalah berita yg sangat menyedihkan karena ini melanggar resolusi PBB.

"Ketika mereka mengatakan mengambil posisi yang berbeda dengan melakukan hal ini, maka Australia mengambil risiko terkait hubungan bisnisnya dengan negara Islam. Kami ingin Australia mengkaji lagi langkah-langkah ini sebelum mereka mengambil hal ini untuk kepentingan pemilu," kata Maliki.

Maliki sangat ingin Indonesia mengambil langkah nyata terkait pernyataan Morrison dengan cara mengkomunikasikan dan mengingatkan Canberra bahwa sikap yang mereka lakukan melanggar komitmen negara itu pada hukum internasional. Tak hanya itu, hal ini juga berlawanan dengan sikap dunia secara umum terkait status Yerusalem.

Indonesia menaruh perhatian serius terkait pernyataan Morrison dan mempertanyakan soal pengumuman tersebut. Indonesia telah meminta Australia dan negara-negara lain untuk terus mendukung proses perdamaian Palestina-Israel sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati dan tidak mengambil langkah yang dapat mengancam proses perdamaian itu sendiri dan mengguncang stabilitas keamanan dunia.