Dalam 3 Bulan Komisi Antikorupsi Malaysia Sita Rp 9 T Uang Haram

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 29 September 2018 06:00 WIB

Aktivis dari Koalisi untuk Pemilu Bersih dan Adil (Bersih), menempati jalan utama di depan Menara Kembar Petronas selama reli di Kuala Lumpur, Malaysia, 19 November 2016. AP/Vincent Thian

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi antikorupsi Malaysia atau MACC tercatat sejak Juni 2018 telah menyita dan membekukan 2,5 miliar ringgit atau sekitar Rp 9 triliun uang haram. Uang tak halal itu diperoleh dari hasil investigasi yang dilakukan terhadap sejumlah kasus korupsi, salah satunya skandal korupsi 1MDB.

"MACC mampu menyita total uang sebesar itu, termasuk dari kasus 1MDB, dalam tempo 4 bulan. Jumlah itu belum termasuk barang-barang dan properti yang disita oleh MACC karena belum dievaluasi," kata Ketua MACC, Mohd Shukri Abdull, Jumat, 28 September 2018, seperti dikutip dari channelnewsasia.com.

Menurutnya, MACC telah menuntut secara hukum 100 pelaku kejahatan korupsi ke pengadilan dari total 336 orang yang ditahan karena dugaan melakukan tindak kejahatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Besarnya total uang sitaan dan jumlah orang yang dituntut ke meja hijau ini cukup mengejutkan. Hal ini secara tak langsung juga memperlihatkan bahwa korupsi dan malpraktek di Malaysia sudah sangat serius.

Baca:Eksklusif - Wan Azizah: Korupsi Marak Terjadi di Malaysia

Advertising
Advertising

Ketua KPK Malaysia atau MACC yang baru Datuk Seri Mohd Shukri Abdull berbicara saat konferensi pers di gedung MACC, 22 Mei 2018.[Azneal Ishak/Malaymail]

Baca: KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Kalah dari Malaysia

Shukri mengatakan MACC merespon seruan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad untuk memberantas korupsi. Para pelaku korupsi harus mendapat hukuman setimpal, termasuk membayar denda.

"Korupsi bisa mengarah pada tindak kejahatan lain seperti masuknya imigran ilegal, perjudian dan prostitusi. Di Cina, mereka yang terbukti melakukan praktik korupsi akan dihukum tembak mati," ujarnya.

Penerapan hukuman mati bagi para pelaku korupsi saat ini masih belum memungkinkan. Sebab Malaysia telah menghapuskan hukuman mati, namun bentuk hukuman lain yang mungkin dilakukan adalah hukuman cambuk.

Berita terkait

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

48 menit lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Perusahaan Malaysia dan Jermat Minat Investasi di IKN, OIKN Sebut 3 LoI, Rencana Kantor Kedubes Pindah hingga..

6 jam lalu

Perusahaan Malaysia dan Jermat Minat Investasi di IKN, OIKN Sebut 3 LoI, Rencana Kantor Kedubes Pindah hingga..

Deputi Otorita IKN Agung Wicaksono menyatakan beberapa perusahaan dari Malaysia dan Jerman telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

12 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

1 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

KFC Malaysia Tutup 100 Gerai di Tengah Marak Aksi Boikot Pro-Israel

2 hari lalu

KFC Malaysia Tutup 100 Gerai di Tengah Marak Aksi Boikot Pro-Israel

KFC menutup 100 gerainya di Malaysia. Perusahaan mengaku karena ekonomi sulit. Media lokal menyebut karena terdampak boikot pro-Israel.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

2 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya