Larangan Promosikan Kemerdekaan Hong Kong dari Cina Disahkan

Reporter

Tempo.co

Senin, 24 September 2018 20:09 WIB

Bendera nasional China dan Kong Hong dipamerkan di luar pusat perbelanjaan di Hong Kong, 28 Juni 2017 untuk menandai ulang tahun ke-20 serah terima Hong Kong ke Cina. AP/Kin Cheung

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Hong Kong secara resmi melarang upaya organisasi politik mempromosikan kemerdekaan Hong Kong dari Cina. Larangan ini untuk pertama kali menyasar organisasi politik sejak Hong Kong yang bekas jajahan Inggris diserahkan ke Cina pada 1997.

Larangan itu disampaikan Menteri Keamanan Hong Kong, John Lee, melalui surat kabar milik pemerintah persis 10 hari sejak Partai Nasional Hong Kong mengajukan argumen untuk melepaskan diri dari Cina. Melalui aturan ini, maka otoritas Hong Kong bisa melarang kelompok-kelompok politik mempromosikan kemerdekaan Hong Kong demi menjaga keamanan nasional, ketertiban umum atau melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain.

Baca: Cina Perlahan Mulai Terapkan Larangan Berekspresi di Hong Kong

Peserta menghadiri upacara bendera untuk memperingati ulang tahun ke-18, penyerahan Hong Kong ke Tiongkok di Hong Kong, 1 Juli 2015. AP Photo / Kin Cheung

Baca: HUT Cina, Pendemo Hong Kong Makin Banyak

Advertising
Advertising

Di kutip dari Reuters pada Senin, 24 September 2018, Lee mengatakan Partai Nasional Hong Kong telah menggunakan berbagai metode untuk menguatkan kemerdekaan Hong Kong dari Cina. Hal ini tak bisa dibiarkan karena mengancam keamanan nasional, menciderai undang-undang dasar dan konstitusi mini dimana pemerintahan Hong Kong mengacu kepada Cina.

“Sudah jelas agendanya adalah menjadikan Hong Kong sebuah negara republik. Kelompok ini telah menyebarkan kebencian dan diskriminasi terhadap Cina,” kata Lee.

Gerakan kemerdekaan Hong Kong mulai menunjukkan tanda mendapat dukungan luas dari publik. Upaya pemerintah Hong Kong pada Juli 2018 untuk menerbitkan larangan mempromosi kemerdekaan Hong Kong malah membuat Ketua Partai Nasional Hong Kong, Andy Chan, semakinterkenal.

Hong Kong diatur di bawah prinsip satu pemerintahan dan dua sistem. Kondisi ini memungkinkan Hong Kong menjadi pusat keuangan global karena tingginya otonomi khusus yang diberikan Cina kepada Hong Kong.

Bukan hanya itu, prinsip ini juga memberikan kebebasan yang tidak dapat dirasakan masyarakat ketika mereka berada di Cina. Diantara kebebasan yang bisa dinikmati di Hong Kong adalah sistem hukum yang independen dan kebebasan berbicara serta berkumpul.

Berita terkait

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

29 menit lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

5 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

5 jam lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

6 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

10 jam lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

13 jam lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

1 hari lalu

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

Daratan Asia berpeluh deras. Gelombang panas menyemai rekor suhu panas yang luas di wilayah ini, dari India sampai Filipina.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

2 hari lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

2 hari lalu

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

Keputusan mendirikan pabrik kendaraan listrik di Subang Smartpolitan menunjukkan komitmen BYD dalam mendukung mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Baca Selengkapnya