TEMPO.CO, Jakarta - Dua partai oposisi Kamboja menolak hasil penghitungan sementara hasil pemilu pada 29 Juli 2018 karena penuh kecurangan, sehingga menuntut penghitungan ulang bahkan menuntut pemilu diulang.

Ketua Partai Pembangunan Ekonomi Khmer atau KEDP, Huon Reach Cahmroeum dalam pernyataan persnya pada hari Jumat, 3 Agustus 2018 di kantor pusat partai di Phnom Penh, ibukota Kamboja menuntut penghitungan kembali suara hasil pemilu.

Baca: Eksklusif- Memburu Hun Sen di Ruang Publik

"KEDP menolak menerima hasil pemilu sementara, dan kami menuntut pemerintah menyelidiki kembali kotak suara dan mengadakan penghitungan kembali," kata Chamroeun seperti dikutip dari Phonm Penh Post, Senin, 6 Agustus 2018.

KEDP mengatakan persentase jumlah pemilih lebih dari 82 persen merupakan penipuan dan kemenangan partai yang berkuasa, Partai Rakyat Kamboja atau CPP tidak sesuai kenyataan.

Chamroeun pun mengancam akan mengadakan unjuk rasa jika tuntutan KEDP ditolak.

"Jika tidak ada resolusi dan pemerintah secara resmi menerima hasil pemilu, maka KEDP akan berdemonstrasi untuk menolaknya," ujarnya.

Hal senada disuarakan partai Reaksmey Khemera atau RKP pekan lalu yang mengajukan pernyataan keberatan secara resmi ke Dewan Konstitusi. RKP menuntut penghitungan ulang seluruh kotak suara di provinsi Kampong Thom, Kampong Speu, Kandal dan Kampot.

Partai Rakyat Kamboja atau CPP menang telak dalam pemilu 29 Juli 2018. Pemilu ini dihujani kritik setelah pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen membubarkan partai oposisi, CNRP. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

Baca: Pemilu Kamboja, Hun Sen Berikan Hak Suara

Ketua RKP, Sin Sopheap mengatakan, tempat pemungutan suara di provinsi-provinsi yang disebutkannya itu diwarnai dengan pelanggaran hukum.

Sopheap juga telah mengirimkan delapan surat ke delapan kedutaan bear di Phnom Penh untuk memberitahukan bahwa RKP sepenuhnya tidak menerika hasil pemilu.

Juru bicara partai berkuasa Kamboja, CPP, Sok Eysan mengatakan agar dua partai oposisi itu belajar strategi baru sebelum bertarung dengan CPP.

Esyan juga mengklaim bahwa hasil pemilu menunjukkan CPP didukung oleh rakyat Kamboja.

"Hasil pemilu merupakan ekspresi hak dari rakyat Kamboja.. Hasil dari pemilu yang demokrasi, liberal, multipartai, yang artinya hasil ini juga demokratis meski dpimpin satu partai. Ini merupakan keinginan rakyat," ujar Eysan.

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, memberikan hak suaranya pada Pemilu Kamboja 2018, Minggu, 29 Juli 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

Baca: Partai Oposisi CNRP Tuntut Pemilu Kamboja Diulang

Menurutnya, mereka yang kalah tidak perlu kecewa dengan rakyat Kamboja sebagai pemilik negeri dan demokrasi.

"Mereka harus menerimanya. Kemenangan telak CPP merefleksikan kegagalan dari partai penantang. Tidak ada pertanyaan soal itu. Tidak terlalu terlambat bagi mereka untuk mundur untuk belajar strategi baru," kata Eysan.

Komisi pemilu Kamboja akan mengumumkan hasil resmi pemilu pada 15 Agustus mendatang. Hasil pemilu sementara menunjukkan CPP menguasai seluruh kursi di Majelis Nasional, yakni 125 kursi.