TEMPO.CO, Jakarta - Hong Kong mulai melarang aktivitas kelompok yang mempromosikan pemisahan diri dari Cina. Langkah ini akan menjadi langkah pertama Hong Kong sejak kembalinya koloni Inggris ini ke pangkuan Cina pada 1997 sebagai upaya melarang organisasi politik.

Larangan yang ditujukan untuk Partai Nasional Hong Kong muncul pada saat pemerintah meningkatkan tekanan terhadap aktivis demokrasi muda, yang beberapa di antaranya telah dipenjara, dan mengecam tindakan pro-kemerdekaan sebagai tindakan ilegal terhadap Beijing.

Baca: Aktivis Pro Kemerdekaan Hong Kong Divonis 6 Tahun Penjara

Biro Keamanan Cina menulis surat kepada pendiri partai, Andy Chan, mengatakan dia diberi waktu 21 hari untuk membuat pernyataan secara tertulis yang berisi tentang mengapa aktifitas partainya tidak boleh dilarang.

Hong Kong diatur di bawah prinsip "satu negara, dua sistem" yang menjanjikan otonomi dan kebebasan tingkat tinggi yang tidak dinikmati di wilayah Cina lainnya, seperti kebebasan berbicara dan kebebasan berorganisasi.

Namun seiring diperketatnya pengawasan yang diberlakukan secara perlahan oleh Cina atas Hong Kong telah memicu ketegangan, termasuk gerakan "Occupy Central" pada 2014 yang memblokir jalan-jalan utama selama hampir tiga bulan dalam upaya yang gagal untuk menuntut Cina memberikan demokrasi penuh di Hong Kong.

Pendiri Hong Kong National Party, Andy Chan [South China Morning Post]

Biro Kemanan Cina tidak memberikan rincian tentang apa yang telah dilakukan kelompok itu sehingga muncul isu larangan. Namun mengutip Undang-undang tentang Kelompok Hong Kong, Biro itu menyatakan suatu kelompok dapat dilarang "demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban umum atau perlindungan dari hak dan kebebasan orang lain ".

Baca: Polisi Hong Kong Berantas Mafia Kejahatan Triad

Partai Nasional Hong Kong adalah salah satu dari segelintir kelompok yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Hong Kong. Partai ini didirikan pada 2016 dan mendapat dukungan dari 2.500 orang yang melakukan aksi pro-kemerdekaan pertama Hong Kong dua tahun lalu.

Chan mengatakan dia perlu berkonsultasi dengan pengacara tentang langkah selanjutnya. Dia berjanji untuk terus mendorong kemerdekaan.

"Saya tidak akan pernah berhenti dalam memperjuangkan kebebasan, hak asasi manusia, kesetaraan dan martabat," kata Chan, 27, yang sebelumnya dilarang mencalonkan diri di Dewan Legislatif kota, seperti dilansir The Star pada 17 Juli 2018.

Sebagian besar orang di kota berpenduduk 7,3 juta jiwa itu tidak mendukung kemerdekaan. Beijing telah berulang kali mengecam gerakan itu lantaran takut ide tersebut menjalar ke Cina daratan.

Presiden Xi Jinping memperingatkan selama kunjungan ke Hong Kong tahun lalu, setiap upaya untuk membahayakan kedaulatan Cina akan menjadi tindakan yang melewati garis batas yang ditoleransi.

THE STAR