TEMPO.CO, Jakarta - Twitter memblokir dua akun milik Hamas dan menutup sekitar 35 akun Twitter Hamas dan akun Hizbullah di Israel. Pemblokiran ini dilakukan setelah Menteri Keamanan dan Urusan Strategis Israel, Gilad Erdan, mengirim surat kepada CEO dan ketua eksekutif Twitter yang mengatakan bahwa Twitter sangat tidak responsif terhadap permintaan otoritas Israel untuk menghapus konten teroris dan menutup akun teroris.

"Memungkinkan organisasi teroris untuk beroperasi secara bebas dan menyebarkan pesan mereka melalui platform Anda mungkin merupakan pelanggaran terhadap hukum Israel mengenai penyediaan dukungan untuk organisasi teroris," tulis Erdan dalam suratnya, seperti dikutip dari Times of Israel, 3 Juli 2018.

Baca: Turki Desak Israel Bebaskan Warga yang Ditahan di Bandara

Selain surat desakan kepada Twitter, isi surat juga memberikan sebagian daftar akun Twitter yang berafiliasi dengan organisasi teror dan mengancam tindakan hukum jika tidak dihapus.

Twitter Hamas.[Twitter Hamas/@hamasinfo]

Pada Senin 2 Juli, pemblokiran sudah diterapkan dan kunjungan ke laman Twitter @hamasinfo yang diakses dari Israel akan tertulis "akun @hamasinfo telah ditahan di Israel sebagai tanggapan atas permintaan hukum."

Meskipun akun ini dapat diakses di luar Israel, namun akan muncul peringatan tertulis dari Twitter "Perhatian: Profil ini mungkin termasuk konten yang berpotensi sensitif."

Dilansir dari Haaretz, pada Maret kemarin, Menteri Kehakiman Israel, Ayelet Shaked, mengklaim bahwa kelompok seperti Hamas dan Hezbollah telah beralih beroperasi di Twitter dari Facebook. Shaked mengatakan ini terjadi karena kerjasama antara Israel dan Facebook yang lebih dekat, dibandingkan dengan Twitter.

Baca: Di Gaza, Tentara Israel Bunuh Remaja Palestina

Facebook menutup akun resmi kantor berita Palestina, Safa, pada Maret dan sebelumnya telah menutup ratusan rekening Palestina.

Pemerintah Israel meloloskan RUU Facebook ke parlemen pada Januari. RUU itu memungkinkan pemerintah untuk meminta pengadilan untuk memerintahkan penghapusan konten yang berisi materi ilegal dan menimbulkan bahaya nyata bagi individu atau negara. Tetapi RUU disinyalir digunakan mengamankan keputusan ex parte untuk menghapus konten dengan cara cepat yang tidak sesuai dengan aturan standar. Namun RUU ini dikritik keras karena mengancam kritik dan kebebasan berekspresi di Israel.