Petisi Agar Mahathir Mohamad Dapat Nobel Perdamaian
Reporter
Tempo.co
Editor
Suci Sekarwati
Senin, 28 Mei 2018 08:49 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 10 ribu orang menanda tangani sebuah petisi online yang ditujukan agar Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, masuk nominasi peraih penghargaan Nobel bidan perdamaian.
Dikutip dari situs Channelnewsaasia.com pada Senin, 28 Mei 2018, petisi online ini ada situs change.org dengan user Alexandria Abishegam. Meski baru diunggah satu hari lalu, namun lebih dari 51.000 orang telah menandatangani petisi ini.
"Mahathir harus dinominasikan sebagai peraih penghargaan Nobel sebagai bentuk pengakuan atas tekadnya untuk kembali ke politik," kata Abishegam dalam petisinya, Minggu, 27 Mei 2018.
Abishegam mengatakan Mahathir telah memfokuskan pada pentingnya transparansi, demokrasi dan aturan hukum di Malaysia. Mahathir juga mau secara terbuka mengakui kesalahannya di masa lalu dan meminta maaf sehingga hal ini membuatnya menjadi orang besar dan cermin seorang pemimpin.
Baca: Mahathir Mohamad: Malaysia akan Tinjau Kontrak Pencarian MH370
Baca: Mahathir Menang Pemilu, Jadi Perdana Menteri Malaysia Lagi
Mereka yang menandatangani petisi ini, sangat memuji Perdana Menteri Mahathir dan menyebutnya telah berkontribusi pada negara sehingga patut disebut seorang pahlawan.
"Laki-laki ini adalah hadiah dari Tuhan. Pada usia memasuki ke-93 tahun, dia masih kuat dan bertekad untuk menyelamatkan negaranya dari bencana ekonomi," kata Saminal Idris, warga Malaysia yang menandatangani petisi.
Petisi online ini juga seolah menggambarkan Mahathir sebagai 'Nelson Mandela-nya Malaysia'. Mereka yang mendukung petisi ini memuji Mahathir karena melindungi sebuah transfer kekuasaan di Malaysia. Mahathir dalam usianya ke-92 tahun, mencetak sejarah Malaysia dengan kembali memenangkan pemilu 9 Mei 2018 dan membawa koalisi Pakatan Harapan menuju kemenangan serta mengakhiri puluhan tahun pemerintahan Barisan Nasional.
Sebelumnya, Mahathir telah memimpin Malaysia selama 22 tahun atau persisnya pada 1981. Sejumlah kritik menudingnya telah melarang kebebasan berpendapat dan mengeksekusi politisi-politisi oposisi selama 22 tahun masa pemerintahanannya.
