Mahathir Mohamad: Malaysia akan Tinjau Kontrak Pencarian MH370

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dan Wakil PM, Wan Azizah Wan Ismail, diapit sejumlah menteri mengumumkan kebijakan pemotongan gaji mereka sebesar 10 persen di Putrajaya, Rabu, 23 Mei 2018. Malaysia Kini

    Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dan Wakil PM, Wan Azizah Wan Ismail, diapit sejumlah menteri mengumumkan kebijakan pemotongan gaji mereka sebesar 10 persen di Putrajaya, Rabu, 23 Mei 2018. Malaysia Kini

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana menteri Mahathir Mohamad menyatakan Malaysia akan meninjau dan kemungkinan mengakhiri perjanjian dengan perusahaan swasta Amerika Serikat yang dikontrak untuk mencari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang.

    Pesawat MH370 yang membawa 239 orang, hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia, menuju Beijing, Cina, pada 8 Maret 2014, dan hingga saat ini keberadaan MH370 masih menjadi misteri dalam dunia aviasi.

    Pada Januari pemerintah Malaysia setuju membayar Ocean Infinity yang bermarkas di Houston dengan nilai kontrak US$ 70 juta atau Rp 993,8 triliun (kurs Rp 14.198,06) jika menemukan pesawat MH370 selama pencarian di Samudra Hindia selatan yang akan berakhir pada Juni.

    Baca: Cari MH370, Malaysia Bayar Perusahaan AS Rp 940 Miliar

    "Kami ingin mengetahui rincian ini (pencarian), kebutuhan ini, dan jika kami merasa tidak perlu, kami tidak akan memperbarui," kata Mahathir Mohamad usai memimpin rapat kabinet pertamanya sejak menjabat pada 10 Mei.

    "Kami sedang meninjau kontrak dan kami harus menghentikannya jika tidak berguna," tambah Mahathir Mohamad seperti dilaporkan oleh Reuters, 23 Mei 2018. Keputusan Mahathir Mohamad muncul ketika pemerintah berupaya memangkas pengeluaran setelah melihat utang negara Malaysia yang mencapai Rp 3500 triliun lebih.

    Kapal Angkatan Laut Australia, HMAS Success melakukan pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 di Samudra Hindia, pada 31 Maret 2014. Setelah tiga tahun, pencarian pesawat MH370 ditangguhkan, pada 17 Januari 2017. AP/Rob Griffith


    Voice 370, sebuah kelompok yang mewakili kerabat penumpang MH370, meminta pemerintah Mahathir Mohamad untuk meninjau semua hal yang terkait dengan hilangnya MH370, termasuk pemalsuan atau penghapusan catatan yang terkait dengan MH370 dan pemeliharaannya.

    "Kami mendesak pemerintahan yang baru untuk memasukkan semua hal sebagai bagian dari agendan dalam 100 hari ke depan ... penyelidikan lebih lanjut dan penyelidikan atas kelalaian di seluruh sepektrum operasi yang menghambat pelacakan, pencarian, penyelamatan dan pemulihan," tulis pernyataan kelompok Voice 370.

    Baca: Mahathir Mohamad: Utang Malaysia Mencapai RM 1 Triliun Lebih

    Kesepakatan kontrak pencarian dengan Ocean Infinity diteken setelah Australia, Cina dan Malaysia mengakhiri pencarian senilai US$ 159,38 juta atau Rp 2,2 triliun di area seluas 120.000 km persegi di Samudera Hindia tahun lalu, meskipun para penyelidik menyerukan area pencarian diperpanjang 25.000 kilometer persegi ke utara.

    Kapal Seabed Constructor yang ikut dalam operasi pencarian telah melakukan pencarian seluas 86.000 kilometer persegi, namun belum mengidentifikasi temuan signifikan keberadaan pesawat MH370, seperti yang dimuat dalam laporan pencarian mingguan Ocean Infinity pada 15 Mei lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.