TEMPO.CO, Jakarta - Diplomat Inggris akan tetap menghadiri hubungan diplomatik di kedutaan Amerika Serikat di Yerusalem, meskipun pemerintah Inggris mengutuk keputusan yang berujung tewasnya enam puluh dua warga Palestina oleh tentara Israel selama protes pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat.

Ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada Desember lalu, Inggris menolak keputusan Trump dan mengatakan itu tidak akan membantu langkah perdamaian. Pekan lalu, Inggris bersama dengan Prancis, Jerman dan diplomat negara lainnya, memboikot upacara pelantikan kedutaan Amerika Serikat di distrik Arnona, Yerusalem.

Baca: Inggris Salahkan Amerika Serikat Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

Tiga hari pasca-pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat, dalam pertemuan para anggota Dewan Kebijakan Palestina-Inggris, Menteri Urusan Timur Tengah Inggris, Alistair Burt, menolak permintaan Dewan Kebijakan Palestina-Inggris agar Inggris melanjutkan boikot dan menolak bekerja di kedutaan baru Amerika Serikat.

Sejumlah anggota geng motor Samson Riders melintasi jalan menuju Kedutaan Besar AS yang baru di Yerusalem, 13 Mei 2018. Geng motor Israel itu melakukan konvoi dari Tel Aviv ke Yerusalem untuk merayakan peresmian Kedutaan Besar AS baru di Yerusalem. AP Photo/Ariel Schalit

"Ketika kami meminta dia untuk mengkonfirmasi bahwa para pejabat Inggris tidak akan menghadiri pertemuan di kedutaan baru Amerika Serikat karena Inggris tidak mengenalinya, namun dia sangat jelas mengisyaratkan akan melakukan hubungan kerja di kedutaan baru," kata salah satu sumber dari Dewan Kebijakan Palestina-Inggris yang hadir dalam pertemuan, seperti laporan Middle East Eye, 22 Mei 2018.

Kementerian Luar Negeri Inggris menegaskan bahwa sementara Inggris tidak setuju dengan langkah itu, namun para diplomat dan perwakilan lainnya akan tetap menghadiri pertemuan di kedutaan AS.

Baca: Ikuti AS dan Guatemala, Paraguay Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Inggris sendiri adalah negara yang abstain pada rapat umum PBB Dewan Hak Asasi Manusia dalam resolusi untuk mengirim tim penyelidik kejahatan perang internasional untuk mengungkap pelanggaran tentara Israel dalam menangani demonstrasi Palestina yang telah menewaskan 110 orang Palestina sejak akhir Maret. Selain Inggris, 13 negara lain abstain dan hanya Amerika Serikat dan Australia yang menentang. Sementara 29 negara mendukung penyelidikan pelanggaran HAM dalam demonstrasi Gaza.

Kamel Hawwash, wakil ketua Dewan Kebijakan Palestina-Inggris, menegaskan bahwa pertemuan tersebut telah berlangsung dan mengatakan bahwa para anggota terkejut dengan keinginan Inggris untuk tetap menggunakan kedutaan besar AS untuk urusan diplomatik. Sementara Ben Jamal, direktur Kampanye Solidaritas Palestina, setuju bahwa pemerintah Inggris perlu menindaklanjuti posisinya mengecam keputusan AS dengan aksi nyata.

"Bagi pemerintah Inggris situasi ini berlangsung biasa saja seperti bisnis dan menghadiri pertemuan di kedutaan Amerika Serikat di Yerusalem hanya akan mempererat hubungan setelah keputusan relokasi kedubes," ujar Ben Jamal.