TEMPO.CO, Jakarta - Ketegangan sempat terjadi antara demonstran anti-pemerintah Thailand dengan aparat kepolisian, Selasa, 22 Mei 2018. Sebuah aksi turun ke jalan menuntut pemerintah Thailand tidak lagi menunda pemilu dan tetap mengadakan pemilu pada November 2018.

Aksi jalan dilakukan dari Universitas Thammasat, Bangkok, menuju Gedung Parlemen. Aksi ini diikuti oleh sekitar 200 demonstran yang langsung diadang oleh barisan aparat kepolisian yang menggunakan seragam serba hitam.

Baca: Putri Kerajaan Thailand Berkunjung ke Penjara Perempuan Tangerang

Demonstran anti pemerintah melakukan aksi unjuk rasa menuntut diadakannya pemilihan umum pada bulan November di Bangkok, Thailand, 22 Mei 2018. REUTERS/Athit Perawongmetha

Baca: Warga Thailand Ultimatum Junta Mundur, Gelar Pemilu November

Gedung Parlemen dan area sekitarnya oleh Kepolisian Thailand sudah dinyatakan sebagai zona yang tidak boleh ada unjuk rasa sejak 22 Mei 2014 atau saat terjadi kudeta. Kepolisian juga telah memperingatkan kepada para demonstran agar tidak menantang aturan pemerintah Thailand yang melarang perkumpulan. Pemerintah Thailand saat ini dipimpin oleh pemerintahan militer atau disebut Junta.

Dalam bentrokan pada Selasa, 22 Mei 2018, demonstran yang bertangan kosong saling dorong dengan aparat kepolisian selama beberapa menit sebelum akhirnya para demonstran itu mundur. Beberapa demonstran jatuh pingsan dalam ketegangan yang berlangsung selama bebarapa menit. Sebuah mobil ambulance datang untuk menyelamatkan demonstran perempuan yang pingsan.

"Kami tidak memiliki itikad untuk memperpanjang aktivitas hari ini. Saya rasa mereka akan mencoba menghentikan kami dan kami tidak akan menggunakan kekerasan," kata Sirawith Seritiwat, pengkoordinir aksi protes, kepada Reuters, Selasa, 22 Mei 2018.

Kepolisian Thailand dalam keterangannya mengatakan sekitar 500 orang melakukan aksi jalan ini. Kepolisian memperingatkan para demonstran agar tidak melanjutkan aksi jalan mereka dan akan menggunakan hukum 100 persen jika mereka tidak segera membubarkan diri.

Pemerintah Thailand sudah berkali-kali menunda-nunda pemilu yang semula hendak dilakukan pada 2015 dan terakhir diagendakan pada Februari 2019. Beberapa pihak waswas jadual pemilu 2019 itu pun akan mundurkan lagi. Terkait aksi turun ke jalan pada Selasa, 22 Mei 2018, Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwan, mengatakan pihaknya dengan tangan terbuka membolehkan perwakilan demonstran masuk ke kantor Perdana Menteri untuk melakukan dialog.