17 Pria Meksiko Menyaru Jadi Wanita Transgender demi Pemilu, Lalu

Reporter

Tempo.co

Minggu, 13 Mei 2018 06:05 WIB

Dua wanita saling bergandengan tangan mengenakan baju, saat ikut ambil bagian dalam aksi damai dalam meramaikan Hari Perempuan Internasional di Mexico City, Meksiko, 8 Maret 2018. REUTERS/Edgard Garrido

TEMPO.CO, Jakarta - Badan penyelenggara pemilu di kota Oaxaca, Meksiko menolak pendaftaran 17 pria dari sejumlah partai politik sebagai kandidat karena menyaru sebagai wanita transgender.

Menurut badan pemilu kota Oaxaca di Mexico bagian selatan, 17 kandidat tidak diizinkan ikut pemilu karena diduga melakukan pelanggaran, tanpa secara rinci menyebutkan pelanggarannya.

Baca: Parlemen Pakistan Loloskan Undang-Undang Transgender

"Akan diwaspadai bahwa prinsip konstitusi mengenai kesetaraan dipatuhi, dan wanita-wanita itu secara efektif mendapatkan akses ke kanto-kantor publik," ujar badan pemilu kota Oaxaca dalam pernyataannya sebagaimana dilaporkan Reuters, 12 Mei 2018.

Pemilu yang digelar di kota Oaxaca diikuti sejumlah partai politik. Para kandidat dari partai politik ini bertarung pada pemilu yang digelar tanggal 1 Juli mendatang. Mereka akan menempati posisi presiden dan ribuan posisi lainnya.

Baca: Pertama Kali, Turki Gelar Kontes Transgender

Masalahnya, kota ini kekurangan kandidat perempuan. Sehingga sejumlah posisi yang diperuntukkan untuk perempuan dapat diisi oleh wanita transgender atau pria yang telah mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan.

Advertising
Advertising

Kota Oaxaca, ada tradisi lama yang dipertahankan sampai sekarang yang warga Meksiko menyebutnya muxes, yakni seseorang yang lahir sebagai pria namun ia kemudian sebagai gay dan feminim. Mereka kerap disebut sebagai gender ketiga.

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

3 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

5 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

6 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Hubungan Sesama Jenis Sah Dilarang di Irak, Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

8 hari lalu

Hubungan Sesama Jenis Sah Dilarang di Irak, Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

Parlemen Irak melarang hubungan sesama jenis. Didukung oleh mayoritas partai Syiah.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

9 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

10 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

10 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya