TEMPO Interaktif, Wina:Efisiensi energi adalah cara paling cepat dan menjanjikan untuk menurunkan emisi karbon dan pemanasan global dalam jangka pendek. Hal ini disampaikan Yvo de Boer, Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Cuaca PBB di Vienna Centre, Austria (UNFCCC) pada Selasa petang (28/8) waktu setempat.Dalam pertemuan yang dihadiri kurang lebih 40 wartawan dari berbagai negara, termasuk Tempo, serta berbagai sejumlah petinggi berbagai lembaga lingkungan dunia, de Boer menekankan efisiensi energi ini hendaknya segera digalakkan dan dimpletasikan oleh pabrik-pabrik pembangkit-pembangkit energi, gedung-gedung pencakar langit, serta aneka kendaraan bermotor.Efisiensi ini, menurut de Boer, akan menghemat dana dalam jumlah yang jumbo. Karena diperlukan ratusan miliar dolar investasi untuk menurunkan kenaikan emisi karbon dan gas rumah kaca hingga 2030 kelak.Pernyataan resmi yang disampaikan Konvensi Kerangka Kerja pada Selasa lalu itu menyebutkan proyeksi investasi untuk menurunkan emisi —ke levelsekarang—pada periode 2030 nanti adalah US$ 200 – 210 miliar per tahun. Jumlah ini setara dengan sekitar Rp 1800 triliun. Sekjen de Boer menekankan, dana investasi untuk menurunkan pemanasan global yang ada sekarang tidak mencukupi setelah tahun 2012. Itu sebabnya diperlukanpeningkatan jumlah di atas yang menjangkau 0,3 – 0,5 persen dari produk domestik global serta 1,1 – 1,7 persen dari global investasi pada 2030.Dalam tanya jawab dengan para wartawan, de Boer menyatakan investasi yang kelak akan disediakan bagi negara-negara berkembang diperkirakan mencapai47 persen dari total investasi yang diperlukan pada 2030. Dan diharapkan, reduksi emisi global yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua negaraberkembang bisa melorotkan emisi global hingga 68 persen. Kendati demikian, Sekretaris Eksekutif UNFCCC itu menegaskan, negara-negara industri tetap diminta berdiri baris depan dalam urusan penurunan pemanasan global, dan bukan negara-negara berkembang.Untuk menyokong program efisiensi energi dan penurunan panas global, pemerintah, terutama di negara-negara berkembang, diharapkan mengeluarkan mengedepankan kebijakan ekonomi (juga politik) yang ramah lingkungan(enviromental friendly). Menjawab pertanyaan Tempo, Mario Netto, pejabat UNFCC di bidang Investment and Financial Flow Project menyatakan, kebijakan pemerintah yang demikian mutlak diperlukan dalam menyalurkan dana-dana investasi untuk proyek-proyek berbasis Clean Development Management (CDM), termasuk di Indonesia.Ketika Tempo menanyakan apakah sudah tersedia skema dana kompensasi bagi Indonesia dan negara berkembang lain yang menggalakan konservasi hutan dan penanaman kembali lahan gundul dan rusak, de Boer dengan hati-hati menjawab: “Sejauh ini belum ada skema yang diputuskan dan saya harap akan menjadi salah satu pokok bahasan di Pertemuan Bali”. Pertemuan Bali akan diselenggarakan pada Desember 2007. Hermien Y. Kleden (Wina, Austria)