TEMPO.CO, Taipei -- Pemerintah Taiwan menolak tawaran bantuan penanganan gempa dari pemerintah Cina namun menerima bantuan dari Jepang setelah negara kepulauan itu mengalami gempa berkekuatan 6,4 magnitudo pada Selasa malam, 6 Februari 2018.

Gempa ini menewaskan sepuluh orang dengan 250 warga terluka. 7 orang dikabarkan masih hilang. 4 gedung mengalami kerusakan parah hingga miring 45 derajat. Dua jembatan rusak dan ditutup sementara.

Baca: Lantai Bawah Apartemen Taiwan Amblas Akibat Gempa

"Saat ini kami masih memiliki tenaga dan fasilitas yang memadai untuk melakukan operasi penyelamatan," kata Chiu Chui-cheng, wakil ketua Dewan Urusan Mainland kepada media South China Morning Post seperti dikutip media Today Online, Kamis, 8 Februari 2018.

Baca: Jepang Kirim Tim Ahli Gempa ke Taiwan

Pemerintah Taiwan menghargai tawaran bantuan Cina dan negara-negara lainnya. "Tapi saat ini kami belum membutuhkannya," kata Chiu. Hanya bantuan dari Jepang yang telah diterima pemerintah Taiwan yaitu pengiriman tenaga ahli gempa.

Saat ditanya bahwa Taiwan tidak memanfaatkan tawaran ini untuk mendekatkan hubungan kedua negara, Chiu mengatakan,"Pada dasarnya ini bencana alam dan upaya penyelamatan merupakan upaya kemanusiaan. Ini tidak seharusnya digunakan untuk tujuan politik."

Sebelumnya, Zhang Zhijun, direktur Kantor Urusan Mainland Taiwan, mengatakan Beijing bersedia mengirimkan bantuan tenaga penyelamat karena para korban merupakan keluarga dari kedua negara.

Bekas menteri Perdagangan Cina, Chen Deming, mengatakan tim palang merah Cina menyiapkan bantuan finansial 1 juta yuan atau sekitar Rp2,2 miliar untuk bantuan awal korban gempa.

Hubungan Taiwan dan Cina memburuk setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menolak konsep satu Cina saat dia mulai menjabat sebagai Presiden pada Mei 2016.

Ini semakin memburuk pada pekan-pekan ini setelah dua maskapai Cina membatalkan tambahan penerbangan ke Taiwan menjelang hari raya Imlek, yang merupakan hari libur terpentng bagi warga Cina dan Taiwan. Ini membuat ribuan orang Taiwan tidak bisa pulang merayakan hari raya.

Masalah ini kemudian diselesaikan dengan penambahan penerbangan untuk melayani penerbangan 50 kota di Cina. "Pemerintah Tsai kemungkinan tidak akan melakukan kebijakan yang akan dilihat berkompromi dengan Cina misalnya menerima tim penanganan bencana dari Cina," kata Profesor Wang Kung-yi, ilmuwan politik di Universitas Budaya Cina di Taipei, Taiwan.