Jepang Kirim Tim Ahli Gempa ke Taiwan

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung yang miring akibat gempa 6,4 skala Richter di Hualien, Taiwan. REUTERS

    Gedung yang miring akibat gempa 6,4 skala Richter di Hualien, Taiwan. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Jepang mengirimkan satu tim terdiri tujuh orang ahli gempa ke Taiwan, Kamis, 8 Februari 2018, guna menemukan korban selamat akibat lindu berkekuatan 6,4 skala Richter, Selasa malam, 6 Februari 2018.

    Dalam acara jumpa pers di Jepang, Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan, para ahli gempa itu melengkapi diri dengan peralatan untuk mencari lokasi korban yang terperangkap di reruntuhan gedung.

    Baca: Gempa di Taiwan, Kakek Itu Sadar Setelah Apartemennya Terbalik

    Sejumlah petugas penyelemat melakukan operasi pencarian pada gedung apartemen yang rubuh akibat gempa berkekuatan 6,4 SR di kota Hualien, Taiwan, 7 Februari 2018. Petugas penyelamat hingga kini masih mencari 145 korban yang hilang akibat terjebak di dalam gedung atau reruntuhan. AP

    "Upaya penyelamatan 72 jam pertama setelah gempa sangat penting. Kami berharap tim dapat menemukan korban yang bisa diselamatkan," kaya Suga kepada wartawan seperti dikutip Kyodo, Kamis.Foto udara kondisi bangunan apartemen yang nyaris roboh akibat gempa berkekuatan 6,4 SR yang menguncang Hualien, Taiwan, 7 Februari 2018. AP Photo

    Hualien, kota di sebelah timur Taiwan, dihantam gempa pada Selasa malam waktu setempat menewaskan sedikitnya sembilan orang dan melukai 260 korban. Upaya penyelamatan difokuskan pada 60 orang yang belum diketahui keberadaannya. Kemungkinan mereka masih terperangkap di dalam gedung.

    Baca: Lantai Bawah Apartemen Taiwan Amblas Akibat Gempa

    Hari ini, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengirimkan sebuah pesan ucapan bela sungkawa dan dukungan kepada Presiden Taiwan Tsai Ing-wen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.