TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar lima puluh negara telah melanggar sanksi yang dijatuhkan dunia internasional lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Korea Utara.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah meningkatkan sanksi pada Korea Utara dan mendesak negara-negara lain untuk memutuskan semua hubungan dagang dengan rezim Kim Jong-un. Ini menyusul agresivitas negara komunis itu terhadap pengembangan senjata nuklir.

Baca: AS terbangkan pesawat pengebom B-1B di dekat perbatasan Korea Utara

Menurut sebuah laporan terbaru oleh sebuah lembaga think thank, yang berbasis di Washington, puluhan negara telah melanggar sanksi internasional terhadap Pyongyang dalam beberapa tahun terakhir.

Baca: Rusia Siapkan Opsi Militer Hadapi Nuklir Korea Utara

Ini menyoroti skala tantangan yang dihadapi Trump saat dia mencoba memotong Korea Utara dari sistem perdagangan global. Ini merupakan strategi Trump untuk menekan Korea Utara agar mau meninggalkan program senjata nuklirnya.

Institute for Science and International Security mengatakan sebanyak 49 negara telah melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Korea Utara pada berbagai tingkat. Ini terjadi antara Maret 2014 dan September 2017. Itu termasuk mitra dagang utama Korea Utara, Cina, serta Jerman, Brasil, India dan Prancis.

Tiga belas negara lainnya termasuk Angola, Kuba, Mozambik, Tanzania, Iran, Sri Lanka, Myanmar dan Suriah, telah dikaitkan dengan militer Korea Utara.

"Dalam beberapa kasus, rezim yang sebagian besar tidak demokratis ini mendapat pelatihan militer dari Korea Utara, di lain pihak mereka menerima atau mengekspor peralatan militer ke atau dari Korea Utara," demikian kata laporan itu, seperti dilansir CNN Money pada 6 Desember 2017.

Semua kecuali lima dari 49 negara telah melanggar sanksi dengan cara lain, seperti memfasilitasi perusahaan untuk rezim Korea Utara atau mengimpor barang dan mineral, yang termasuk dalam sanksi.

Dua puluh negara juga telah dikaitkan dengan pengiriman bantuan ke dan dari Korea Utara mencapai tujuan mereka, seringkali dengan "menandai kembali" atau mengubah pendaftaran kapal nasional untuk menyamarkan asal-usul barang-barang itu.

Para ahli skeptis tentang seberapa efektif sanksi dapat mengendalikan program nuklir Korea Utara, mengingat pembatasan komprehensif yang pernah ada sebelumnya tidak membuat terlalu banyak barang atau badan yang dikenai sanksi.

Namun laporan itu mengatakan tekanan internasional dapat menjadi efektif, menunjukkan keputusan baru-baru ini untuk mengusir pejabat Korea Utara setelah bertahun-tahun menerima pelatihan polisi dan militer dari tentara negara-negara itu.

CNN MONEY | ARIRANG