TEMPO.CO, Jakarta - DPR menyayangkan dukungan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI menilai, dukungan Trump terhadap pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sangat kontrproduktif dalam penyelesaian konflik Palestina. Selain bertentangan dengan resolusi internasional, juga menimbulkan ketegangan di Timur Tengah.

Baca: Yordania Desak Amerika Serikat Tak Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Presiden AS Donald Trump berdoa di Tembok Ratapan, Yerusalem, Israel, 22 Mei 2017. Trump berkunjung ke tempat yang penting dan dianggap suci oleh penganut Yahudi ini bersama istrinya, putri sulungnya dan suaminya serta sejumlah rombongan. REUTERS/Jonathan Ernst

"Memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem semakin meningkatkan konflik dan ketegangan yang berkepanjangan di Timur Tengah," kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rofi Munawar, Senin, 4 Desember 2017.

Menurut Legislator asal Jawa Timur itu, Yerusalem merupakan salah satu epicentrum perjuangan bangsa Palestina. "Di Yerusalem, ada Al Quds tempat suci bagi umat Islam," ujarnya melalui pernyataan yang disebarkan ke media massa, Senin.

Dia menambahkan, relokasi kedutaan besar Amerika bersamaan dengan rencana menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan salah satu janji kampanye Trump saat pemilihan presiden. Tapi ironisnya kebijakan luar negeri Amerika ini secara faktual sangat merugikan dan tidak mempertimbangkan kepentingan Palestina.Presiden AS Donald Trump mendengar penjelasan dari Rabbi Shmuel Rabinowitz saat mengunjungi Tembok Ratapan di Yerusalem, Israel, 22 Mei 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

Rofi juga menjelaskan sejumlah alasan mengapa Yerusalem tidak bisa dijadikan ibu kota Israel, di antaranya resolusi yang telah dikeluarkan oleh Komite Warisan Budaya Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) yang memutuskan hilangnya kedaulatan Israel atas Kota Al-Quds (Yerusalem) yang diduduki.

Selain itu juga, bagi umat Islam keberadaan Yerusalem memiliki sejarah panjang dalam proses perjuangan melawan israel.

Baca: Israel Larang Menlu Retno ke Ramallah, DPR: Jangan Takut

Adapun anggota DPR asal Fraksi PKS ini mengatakan bahwa Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI harus mengambil inisiatif yang lebih proaktif dalam menanggapi isu ini.

Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Maliki pada Ahad, 3 Desember 2017, mendesak Liga Arab dan OKI segera menggelar rapat untuk membahas situasi politik terkini di Yerusalem. Seruan tersebut ia sampaikan menyusul laporan yang menyebutkan bahwa Trump kini sedang bersiap mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.