TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Italia Angelino Alfano mengatakan duta besar Korea Utara di negara itu akan diusir sebagai bentuk protes atas uji coba bom nuklir dan rudal balistik negara komunis tersebut pada awal September lalu.

Meski begitu, pemerintah Italia akan tetap mempertahankan jalur komunikasi yang ada. “Kalau duta besarnya harus meninggalkan Italia,” kata Alfano kepada media La Repubblica seperti dilansir Reuters, Ahad, 1 Oktober 2017.

Baca: AS dan Korea Utara Mulai Ngobrol, Ini Kata Profesor Cina

“Kami ingin memberikan pesan yang kuat kepada pemerintah Pyongyang bahwa isolasi akan terjadi jika negara itu tidak segera mengubah perilakunya,” kata Alfano.

Dia juga menambahkan, tekanan kuat kepada Korea Utara telah berlangsung. Dia mencontohkan, kebijakan pemerintah Spanyol yang telah menyatakan duta besar Korea Utara di Madrid sebagai “persona non grata” atau orang yang tidak diinginkan keberadaannya.

Baca: Apa Instruksi Presiden Trump ke Tim Siber terhadap Korea Utara?

Sikap serupa juga dilakukan Portugal dengan memutus semua hubungan diplomatik dengan Pyongyang. Sebelumnya, Meksiko, Peru, dan Kuwait juga telah mengusir duta besar Korea Utara atas alasan serupa.

Media AS, Washington Post, melaporkan bahwa Presiden Donald Trump memerintahkan semua diplomat untuk mempengaruhi koleganya dari negara lain untuk memutus hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Perintah ini dikeluarkan sejak awal dia menjabat posisi presiden, yaitu menjelang akhir 2016.

Upaya ini dinilai berhasil setelah sejumlah negara mulai mengusir duta besar Korea Utara. “Instruksi Trump ini termasuk memerintahkan semua diplomat dan pejabat untuk mengangkat isu Korea Utara dalam setiap percakapan mereka dengan rekan dari negara lain. Sekaligus meminta mereka memutus hubungan diplomatik dan semuanya dengan rezim Korea Utara,” kata seorang pejabat senior pemerintah Amerika kepada Washington Post, Ahad, 1 Oktober.

Ini adalah bagian dari instruksi presiden yang menjabarkan secara detail strategi untuk menekan Korea Utara dengan melibatkan semua lembaga pemerintahan. Dengan menerapkan tekanan massal terhadap Korea Utara ini, Amerika mulai melihat ada hasilnya. Pejabat ini mencontohkan, tekanan massal ini begitu luas sehingga membuat sejumlah pemerintah pontang-panting.

Ini terjadi dalam kunjungan Wakil Presiden Mike Pence ke sebuah negara baru-baru ini. Pence meminta negara, yang tidak disebutkan namanya itu, untuk menghentikan semua kegiatan bisnis dengan Korea Utara.

Pemerintah negara itu menjawab bahwa mereka tidak memiliki hubungan bisnis apa pun. Lalu, Pence menyebutkan bahwa negara itu memiliki hubungan bisnis sekitar US$ 2 juta atau sekitar Rp 27 miliar dengan Korea Utara.

REUTERS