TEMPO Interaktif, Gaza:Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas membubarkan pemerintahan koalisi Hamas-Fatah. Hal itu dilakukan setelah bentrok kedua kubu memuncak pada menginjak hari kelima di Jalur Gaza pada (Kamis 14/5) waktu setempat. Abbas mengumumkan negara dalam keadaan darurat setelah pasukan Hamas mengambil kendali di Jalur Gaza.Menginjak hari kelima bentrokan, 90 orang dinyatakan tewas. Korban terbanyak jatuh pada Kamis sebanyak 33 orang tewas. Fatah mengklaim tujuh tentaranya dibantai, sementara Hamas membantah klaim itu. Kemenangan Hamas dirayakan dengan pawai di Tal al-Hawa, dengan pejuang yang mengibarkan bendera.Abbas, dari Fatah, memecat perdana menteri dari Hamas, Ismail Haniya, dan mengatakan dia akan membentuk kabinet baru yang membubarkan koalisi Hamas-Fatah yang baru terbentuk tiga bulan lalu.Berdasarkan konstitusi, Presiden Otoritas Palestina bisa membubarkan pemerintah dan menunjuk kabinet darurat selama sebulan tanpa harus meminta persetujuan parlemen. Hamas, yang meraih suara mayoritas dalam Pemilu, menguasai parlemen.Langkah ini diduga tak mampu mengusir Hamas dari Gaza. Abbas berharap bisa mengontrol Tepi Barat, namun pemerintahan Palestina akan terbelah dua. Dua juta warga Palestina menghuni Tepi Barat, sementara 1,4 juta lainnya bermukim di Gaza.Para pemukim di Tepi Barat menyaksikan Gaza direbut melalui televisi. Mereka menyalahkan Abbas karena dianggap tak bisa mengambil keputusan. Dalam serangan Hamas ke Gaza pekan ini, tak ada pemimpin penting Fatah yang menetap di Gaza untuk mengendalikan situasi. ”Hamas punya kepemimpinan, tujuan, ideologi dan pendanaan," kata analis Gaza Talal Okal. Sementara, ”Fatah tidak punya kepemimpinan, tujuan, visi maupun uang.”Abbas sebenarnya sempat memerintahkan serangan balik terhadap Hamas—setelah serangan menginjak hari kelima. Namun keputusan itu terlambat. Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, menilai keputusan Abbas tidak bernilai sama sekali.Dari Washington, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice menyatakan mendukung langkah Abbas membubarkan kabinet. "Presiden Abbas mengambil langkah yang sesuai kewenangannya sebagai presiden, dan pemimpin rakyat Palestina," kata Rice. Sementara itu, Komisi Eropa menunda puluhan juta dolar dana proyek bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, sehari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan keputusan serupa.AP | IBNU RUSYDI