TEMPO Interaktif, Jakarta:"Mengakui atau tidak pemerintahan Irak sekarang, tergantung tiap negara Liga Arab." Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Mussa menegaskan, negara-negara Arab siap dan memiliki hasrat untuk membantu proses rekonstruksi di Irak pasca invasi Amerika Serikat (AS). Seluruh negara-negara Arab siap dan memiliki hasrat untuk membantu Irak,tegas dia. Namun Amr Mussa mengakui, ada sejumlah negara Arab yang disukai rakyat Irak namun tidak disukai AS, seperti Suriah dan Libya. Sebaliknya adapula beberapa negara Arab yang menjadi sekutu Washington namun tidak disukai rakyat Irak, seperti Kuwait dan Arab Saudi. Amr Mussa juga menegaskan pentingnya peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pemerintaha transisi di Irak dan pelaksanaan proses rekonstruksi di Negeri 1001 Malam itu. Namun yang terpenting, lanjut dia, pemerintahan harus tetap dijalankan oleh rakyat Irak secara bersama-sama. Berikut penuturan Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Mussa kepada Faisal Assegaf dari Tempo News Room ketika dihubungi di kantornya di Kairo, Minggu (13/4) siang atau Minggu malam waktu Jakarta: T: Apa komentar Anda mengenai situasi terakhir di Baghdad yang diwarnai aksi penjarahan? J: Tentu saja tidak ada orang yang akan bersimpati atas apa yang sedang terjadi di sana. Di mana kekacauan melanda Baghdad dan sejumlah kota lainnya di Irak yang seharusnya dihentikan oleh pasukan koalisi. Mereka juga harus mengendalikan situasi hukum dan tatanan untuk mengembalikan kehidupan yang normal bagi warga Baghdad dan seluruh rakyat Irak di mana saat ini tengah terjadi penjarahan besar-besaran. Tentu saja ini bukan fenomena yang terjadi di kalangan rakyat Irak atau warga lainnya, namun beberapa kelompok masyarakat melakukan hal (penjarahan) tersebut dengan menggunakan pola yang sama. Siapa pun yang memiliki kekuatan harus menghentikannya. T: Apakah Anda percaya rezim Saddam Hussein sudah tumbang? J: Tentu sajaya. Sekarang terdapat perbedaan situasi di Baghdad dan seluruh wilayah Irak. Situasi ini sudah jelas di mana yang menjadi masalah siapa yang akan menguasai Irak setelah berakhirnya rezim Saddam. T: Bagaimana menurut Anda tentang perlunya peran sentral PBB dalam pemerintahan transisi di Irak? J: Saya percaya segala bentuk pemerintahan sementara itu akan dijalankan rakyat Irak secara bersama-sama dan peranan PBB sangat penting dalam mendukung semuanya. Namun pada prinsipnya peranan PBB adalah membantu pemerintahan Irak, khususnya dalam mempertahankan persatuan setelah semua kekacauan yang terjadi seluruh wilayah Irak. T: Apakah Anda akan mengakui pemerintahan transisi Irak nantinya? J: Jika dikembalikan kepada pemerintahan yang dipimpin rakyat Irak tidak masalah. Namun bagi negara-negara anggota Liga Arab maupun negara-negara di dunia pada umunya, mengakui atau tidak mengakui pemerintahan sementara itu tergantung kepada keputusan negara yang bersangkutan. Posisi dari Liga Arab atau organisasi negara-negara Arab lainnya akan tergantung kepada hal itu (pemerintahan yang dipimpin rakyat Irak) dan juga perkembangan di Irak. Masalahnya sampai sejauh ini pemerintahan transisi belum terbentuk, masih terjadi kekacauan, dan belum ada pemerintahan atas nama rakyat Irak yang patut didengar perintahnya. T: Bagaimana dengan peranan negara-negara Arab dalam pemerintahan transisi di Irak? J: Menurut pendapat saya secara pribadi, pemerintahan transisi di Irak harus dijalankan oleh rakyat Irak secara bersama-sama, bukan oleh negara-negara Arab. Yang seharusnya kami lakukan adalah membantu (pemerintah) Irak dan rakyat Irak untuk keluar dari situasi sekarang yang penuh dengan kekacauan dan kerusakan. T: Lalu peranan apa yang dapat dimainkan negara-negara Arab dalam proses rekonstruksi? J: Saya percaya semua negara-negara Arab siap untuk membantu proses rekonstruksi. Ini tergantung pada perdamaian, di mana negara-negara Arab, organisasi internasional, maupun perusahaan-perusahaan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya. Adalah lebih baik bagi negara-negara Arab dan negara lainnya untuk membantu Irak. T: Namun bagaimana seluruh negara Arab dapat membantu proses rekonstruksi. Pasalnya ada beberapa negara Arab yang tidak disukai AS namun tidak disukai Irak seperti Suriah dan Libya. Sebaliknya AS juga memiliki sekutu yang tidak disukai Irak seperti Kuwait, Arab Saudi, dan Qatar? J: Permasalahannya adalah bukan suka atau tidak suka. Seluruh negara-negara Arab siap dan memiliki hasrat untuk membantu Irak. Namun seperti yang sudah Anda katakan, AS tidak memberikan posisi kepada negara-negara Arab Muslim dan non-Muslim, bahkan kepada PBB. Saya percaya lembaga ini (PBB) akan segera mengambil peranan di mana setiap negara baik negara Arab muslim maupun non-muslim akan membantu. T: Apakah Anda setuju PBB memiliki peranan yang sangat penting dalam menyatukan berbagai pihak guna bersama-sama membantu proses rekonstruksi? J: Tentu saja, bahkan saya mengatakan badan-badan di bawah PBB harus mengambil peranan utama dalam membantu pemerintahan Irak. Dan pemerintahan Irak yang akan terbentuk nantinya haruslah yang mewakili seluruh rakyat Irak. T: Bagaimana dengan dampak tergulingnya rezim Saddam Hussein terhadap negara-negara arab dan kawasan Timur Tengah? J: Menurut pendapat saya rezim selalu datang dan pergi, namun negara serta masyarakat bersifat tetap. Jadi kita harus membantu negara dan rakyat Irak. Ini bukan menyangkut masalah rezim. T: Bagaimana dengan dampak situasi politik di Timur Tengah? J: Situasi politik di Timur Tengah cenderung tetap menegangkan, karena bukan hanya apa yang terjadi di Irak namun juga apa yang sedang terjadi di Palestina. Karena adanay ancaman ke arah perang di sejumlah wilayah lainnya. Itu menimbulkan banyak ketegangan di kawasan ini. T: Dengan tergulingnya Saddam apakah berarti hegemoni AS di kawasan Timur Tengah semakin meningkat? J: Ada anggapan seperti itu namun tidak ada faktanya. Ancaman terhadap negara-negara Arab di sekitar Irak tidak akan terjadi dan bahkan AS membantu mengatasi ancaman tersebut. Mereka (AS) bekerja sama dan memahami situsi di kawasan Timur Tengah di mana seluruh negara termasuk AS seharusnya bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan Palestina dan normalisasi Irak. T: Saya selalu melihat negara-negara Arab tidak pernah bersatu. Bagaimana untuk menyatukan negara-negara Arab seperti pada era Gamal Abdul Nasser dalam menghadapi musuh bersama? J: Saya mengakui negara-negara Arab telah dipisahkan namun saya juga mengakui dunia Arab yang secara paralel terpisah dalam beberapa kelompok yang berbeda pandangan, wilayah, organisasi, dan tantangan. Akan tetapi saya berharap secara temporer kita dapat bekerjasama untuk keluar dari situasi semacam ini. T: Bagaimana dengan desakan terhadap sidang darurat Majelis Umum PBB? J: Desakan tersebut sudah kita ditunda karena hal itu tidak dapat dilakukan ketika perang telah berakhri. Sebenarnya kita menjadwalkan untuk mengadakan sidang darurat pada Jumat (11/4), namun ternyata pasukan koalisi berhasil menumbangkan rezim Saddam Hussein. Jadi lebih baik untuk menunda Sidang Majelis Umum tapi bukan membatalkannya. Namun banyak anggota PBB tetap meminta sidang Majelis Umum untuk membahas perkembangan situasi di Irak. T: Bagaimana respon dari negara-negara Arab jika para pejabat Irak meminta suaka politik? J: Ini bukan masalah keputusan bersama, tapi bergantung kepada keputusan masing-masing negara. T: Apa yang akan dilakukan negara-negara Arab dalam konflik Palestina-Israel? J: Posisi negara-negara Arab terhadap konflik Palestina-Israel adalah sesuai dengan KTT Liga arab yang berlangsung di Beirut, Libanon (Maret 2000). Negara-negara Arab akan menerima konsep perdamaian jika pasukan Israel menariki mundur pasukannya dari wilayah Palestina dan memberikan hak bagi rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara yang berdaulat. T: Bagaimana dengan peta jalan damai? J: Pera jalandamai hanyalah secarik kertas. Ia tidak memberikan jaminan Israel akan melaksanakan segala kesepakatann yang akan dan telah dicapai. T: Apakah Anda percaya Israel akan melaksanakan semua kesepakatan? J: Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya saya meragukan hal tersebut. (faisal assegaf- TNR)