TEMPO.CO, Jakarta - Kontroversi isu perusahaan pelobi dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat belum usai. Michael Buehler, yang pertama kali mengungkap masalah ini, mempertanyakan sanggahan pemerintah Indonesia telah menyewa pelobi.
Dalam tulisan keduanya di situs New Mandala, Buehler mempertanyakan siapa yang membayar perusahaan pelobi Pereira di Singapura dan R&R Partners di Las Vegas, Amerika Serikat. Ia kemudian mengingatkan adanya sanksi hukum dalam satu undang-undang Amerika Serikat bagi pihak yang berbohong.
"Akankah pemerintah Amerika Serikat menyelidiki dan bertindak atas sanggahan Pereira itu? Pasalnya, pernyataan yang tidak akurat atau curang adalah ilegal menurut Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing," kata dosen University of London ini.
Lewat surat elektronik kepada Tempo, Rabu lalu, Derwin menegaskan tidak pernah menerima uang dari pemerintah Indonesia dalam bentuk apa pun. "Hal yang sebenarnya telah dijelaskan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Luhut Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi kepada pers itulah informasi yang sahih," dia menulis.
Dimintai konfirmasi soal tulisan kedua Buehler, pemerintah Amerika Serikat, melalui Atase Pers Kedutaan Besar-nya di Jakarta, John E. Johnson, enggan menanggapi. "Dua tweet itu pernyataan kami tentang masalah ini," ujar John kepada Tempo, Kamis, 12 November 2015. Lewat Twitter, Kedutaan menyatakan kabar soal pelobi itu tidak benar.
