TEMPO.CO , Jakarta:Ternyata praktik kecurangan penerimaan pegawai negeri sipil tak hanya terjadi di Indonesia. Hal tersebut juga terjadi di Prancis. Sekitar 50 ribu PNS Prancis diduga menjadi karyawan tanpa berkas resmi tersebar di seluruh kementerian dan instansi di negeri heksagon tersebut.
Lebih parahnya, 40,5 ribu orang di antaranya bekerja di Kementerian Hukum. Hal tersebut hasil investigasi gabungan dari inspektorat perekonomian, hukum, dan sosial. Bahkan hasil audit tersebut telah disebarkan oleh kantor berita Prancis, L’Agence France-Presse.
Seperti yang dilansir Le Figaro, modus kecurangan menggunakan cara klasik dengan menyuap. “Oknum kepolisian dan hukum menyalahgunakan wewenangnya,” ujar pengacara para PNS ilegal tersebut, David Dokhan.
Dokhan mengatakan para oknum tersebut meminta pungutan yang dirangkum tak kurang dari US$ 556 juta atau senilai Rp 7,7 triliun sejak tahun 2014 lalu. Banyak penerjemah, tenaga ahli, dan ahli bahasa yang tergoda untuk menggunakan jasa cepat menjadi PNS tersebut.
Menteri hukum Prancis, Christiane Taubira-Delannon berkomitmen akan segera membereskan masalah ini dengan memperketat seleksi penerimaan pegawai negeri. Ke seluruh pegawai yang diduga ilegal akan dipecat dan segera diadakan seleksi cepat untuk mengisi pos yang kosong pada awal tahun 2016.
