TEMPO Interaktif, Seoul::Pemerintah Korea Utara mengancam akan membalas setiap tekanan dan sanksi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Sikap pemerintah rezim komunis ini dinyatakan dalam editorial koran resmi Partai Komunis Korea Utara yang berkuasa, Rodong Sinmun, Minggu (12/1). Jika Amerika Serikat dan para pengikutnya menantang kami atas penarikan diri dari Traktat Non Proliferasi Nuklir, kami akan membalas dengan aksi yang lebih kuat, tulisnya. Padahal, dalam pertemuan antara mediator pemerintah AS, Bill Richardson, dengan Deputi Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Han Song Ryol, Sabtu kemarin (11/1), di New Mexico, AS, Korea Utara telah menyatakan kesediaannya membuka dialog dengan negeri Uncle Sam itu. Han juga menegaskan, pemerintahnya sama sekali tidak berniat mengembangkan senjata nuklir, seperti dituduhkan AS. Seperti diketahui, ketegangan kedua negara ini bermula dari penghentian pengiriman minyak berat sebesar 500 ribu ton per bulan ke Korea Utara. Pengiriman minyak ini merupakan bagian dari klausul perjanjian kedua negara tahun 1994 dimana untuk menggantikan energi nuklir Korea Utara, AS akan mengirimkan minyak sebagai sumber energi pengganti. Hal itu akan dilakukan sampai Korea Utara menyelesaikan pembangunan reaktor energi pengganti. Sebagai imbalannya, Korea Utara berjanji membantu menjaga wilayah bebas nuklir di Semenanjung Korea dan tetap menghormati NPT (Traktat Non-Proliferasi Nuklir). Namun, pada 1 Desember lalu, AS menghentikan kirimannya karena menuduh Korea Utara kembali menghidupkan program nuklirnya. Sebagai reaksi, Korea Utara berniat menghidupkan reaktor Yongbyon untuk memenuhi kebutuhan energinya. Reaktor ini dipercaya mampu memproduksi senjata nuklir jarak jauh. Sehari sebelumnya, melalui pernyataan resmi Partai Komunis Korea Utara yang berkuasa, mereka menarik diri dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir. Dalam editorial itu, Korea Utara juga menuduh AS telah mencampakkan pakta non agresi antara kedua negara. Jika AS mengabaikan tanggungjawabnya dan menantang Korea Utara, tentara dan rakyat kami akan memastikan mereka membayar setiap darah yang menetes, katanya. Untuk menghadapi kemungkinan agresi AS, pemerintah rezim komunis itu juga mengajak warga Korea Selatan bergabung. Menurut mereka, masa depan penggabungan kedua negara yang terpisah pasca Perang Korea akan ditentukan dari perjuangan bersama melawan setiap agresi. Semua partai politik, organisasi, dan setiap kelas sosial di utara dan selatan harus berjuang bersama membuat frustasi para Yankee, katanya. (AFP/TNR-Sapto Pradityo)