Ribuan warga Hongkong berunjuk rasa dalam aksi protes tahunan Pro-Demokrasi untuk menuntut di turunkannya kepala Eksekutif Leung Chun-ying di Hong Kong, (1/7). Aksi ini juga menandai sebagai 16 tahun penyerahan daerah tersebut ke Cina dari Inggris. (AP Photo / Vincent Yu)
TEMPO.CO,Beijing - Menteri Keamanan Publik Cina mengatakan negara itu siap mendukung lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing yang beroperasi di Cina.
"Pemerintah Cina sangat menghargai peran positif yang dimainkan oleh LSM asing," kata Guo Shengkun, Menteri Keamanan Publik, dalam pernyataan yang dimuat di situs Kementerian Keamanan Publik pada Minggu, 26 Juli 2015.
Pada Sabtu, 25 Juli 2015, Shengkun juga mengungkapkan dukungannya terhadap keberadaan dan kontribusi organisasi non-pemerintah tersebut. "Cina menyambut baik dan mendukung LSM asing melakukan pertukaran dan kerja sama yang ramah," ujar Shengkun dalam pertemuan dengan pejabat Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Urusan Sipil serta perwakilan beberapa LSM internasional.
Namun Shengkun menekankan bahwa LSM asing harus prihatin dan tertarik dalam pembangunan Cina serta memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi nasional Cina. Juga secara sungguh-sungguh mematuhi undang-undang di Cina dan membagikan kelebihan mereka dalam hal ide, bakat, manajemen, dan pendanaan. Menurut Shengkun, hukum yang mengatur LSM asing sangat diperlukan untuk melindungi hak hukum dan kepentingan LSM asing di Cina.
Barat dan kelompok nonprofit asing diketahui telah memaksa Cina merevisi rancangan undang-undang baru, yang mereka katakan dapat membatasi kegiatan LSM, kelompok bisnis, dan universitas.
Rancangan undang-undang yang dibuka untuk konsultasi publik pada Mei lalu, sebagaimana dilansir dari laman Trust.org, menuntut organisasi nonprofit asing untuk menemukan sponsor resmi dari lembaga yang didukung pemerintah dan memberikan ruang kepada polisi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan dan pendanaan organisasi itu.
Trust.org mengatakan dalam pemberitaannya, Senin, 27 Juli 2015, rancangan itu muncul di tengah tindakan keras terhadap setiap kelompok yang berbeda pendapat dengan pemerintah Presiden Xi Jinping. Pemerintah telah menahan dan memenjarakan aktivis, termasuk menyalahkan pasukan asing, yakni LSM asing, sebagai otak di balik protes prodemokrasi di Hong Kong tahun lalu.
