TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar Malaysia untuk menyampaikan nota protes terkait pelanggaran wilayah di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Ahad lalu. Hadir dalam pemanggilan tersebut Wakil Duta Besar Malaysia, Roseli Abdul, yang menghadap Direktur Asia Timur dan Pasifik, Edi Yusup, Selasa, 30 Juni 2015.

Pemanggilan tersebut dilakukan setelah Kementerian Luar Negeri melakukan verifikasi atas laporan adanya insiden pelanggaran udara dan pendaratan helikopter tanpa izin di Pulau Sebatik, wilayah Indonesia, tepatnya di pos pengamanan perbatasan Aji Kuning.

“Hari ini kita memanggil kepala perwakilan Malaysia di Jakarta, sedangkan dari pihak KJRI di Kota Kinabalu sudah berhubungan langsung dengan Sabah Air Aviation dan KRI di Tawau sudah menghubungi Majelis Keselamatan Sabah,” kata Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Octavino Alimudin, kepada media di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Octavino menuturkan dari kronologi waktu insiden yang terjadi pada Minggu lalu tersebut berawal pada sekitar pukul 8.43 waktu setempat. Pada waktu tersebut Pos Pengamanan Perbatasan telah melihat ada helikopter Malaysia yang melintas. Helikopter mendarat pukul 8.45 dan tiga menit kemudian meninggalkan wilayah tersebut.

“Walaupun peristiwanya singkat tapi dari aspek koordinat, tidak ada keraguan itu lokasi tersebut berada di wilayah Indonesia,” kata Octavino. Menurutnya, patokan wilayah darat dan udara di Pulau Sebatik telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Belanda dan Inggris, yakni di titik empat derajat sepuluh menit.

Direktur Asia Timur dan Pasifik, Edi Yusup, mengungkapkan pertemuannya dengan wakil duta besar Malaysia, Roseli Abdul pada intinya meminta klarifikasi dari Malaysia.

“Roseli menyatakan belum mendapat informasi resmi dari Kuala Lumpur, tetapi dia mendapat informasi Sabah Air Aviation sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Konsulat Jenderal kita di Kota Kinabalu, Sabah,” kata Edi. Permohonan maaf sudah disampaikan secara lisan dan pihak Sabah Air Aviation berjanji untuk membuat nota permohonan maaf secara tertulis.

Duta Besar Malaysia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim yang sedang berada di Cirebon dalam rangka buka puasa bersama Bupati hari ini menyatakan insiden tersebut terjadi karena kesalahpahaman. “Ini misunderstanding. Sebenarnya pilot mau mendarat di wilayah Malaysia, tetapi karena hujan lebat, pilot salah mendaratkan helikopternya,” kata Dubes Zahrain kepada via telepon kepada Tempo .

Dia menilai nota protes yang disampaikan pemerintah Indonesia ke pemerintahnya adalah hal yang wajar dilakukan. “It’s normal,” kata dia. Namun Dubes Zahrain belum mengetahui siapa penumpang helikopter tersebut. “Itu penerbangan komersial, yang bisa disewa siapa saja,” kata dia.

Menurut Octavino, sekecil apapun pelanggaran wilayah, pemerintah Indonesia tetap akan mengajukan protes jika detail kejadian sudah dilaporkan. “Insiden pelanggaran wilayah harus kita respons dengan tegas. Walaupun satu meter, walaupun lima menit, kita protes ke negara-negara tersebut agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut,” kata Octavino.

NATALIA SANTI