Sejumlah demonstran melempar balik gas air mata ke arah polisi, saat berunjukrasa menentang UU Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Act ) di Kuala Lumpur (1/8). Foto: REUTERS/Bazuki Muhammad
TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia, Tian Chua, menilai isu rencana pemberlakuan hukum hudud di negara itu akan memicu perpecahan di antara masyarakat. Apalagi penduduk Malaysia terdiri dari berbagai etnis dan agama.
"Kami menilai pelaksanaan hudud bukanlah prioritas. Yang terpenting adalah menunjukkan semangat keadilan dan memastikan rakyat menikmati hak asasi kebebasan," kata Tian Chua ketika dihubungi Tempo, Selasa, 26 Mei 2015.
Hudud adalah hukum pidana Islam yang memungkinkan, antara lain, diberlakukannya hukuman cambuk dan potong tangan bagi pencuri.
Menurut dia, munculnya usulan pemberlakuan hudud menunjukkan bahwa partai pemerintah, UMNO, semakin lemah karena diterpa berbagai skandal dan isu korupsi. Akhirnya, lanjut dia, ada usaha dari partai pendukung pemerintah untuk memainkan isu-isu untuk menyelamatkan nama partai.
"Masalah ini makin serius dan secara tidak langsung menggalakkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, terutama kelompok agama yang fundamental," ujarnya.
Tian Chua juga menilai pelaksanaan hudud di Malaysia bukan hal yang mendesak saat ini. Sebab, dia percaya warga muslim Malaysia tidak akan berperilaku yang bertentangan dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku di pemerintahan.
Dengan pemikiran itu, dia menambahkan, PKR menolak usulan pemberlakuan hudud yang rencananya akan diterapkan di negara bagian Kelantan. Bahkan Tian meyakini rencana tersebut hanyalah retorika dan secara realita hukum tidak akan terwujud.
"Diskusi mengenai isu ini justru akan mengancam kestabilan dan keharmonisan negara Malaysia. Seharusnya kita membahas isu yang mendatangkan kebaikan tanah air," katanya.
Meskipun begitu, dia menghormati komunitas muslim dan kelompok tertentu yang mendukung hukum hudud. Bagi dia, perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi dan tiap orang berhak untuk mengungkapkan pendapatnya asalkan tidak bertentanga dengan undang-undang.
Pemberlakuan hudud diusulkan oleh Parti Islam SeMalaysia (PAS), salah satu partai oposisi yang tergabung dalam Pakatan Rakyat. Dalam koalisi itu terdapat Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan Democratic Action Party (DAP).
Dalam akun Twitter-nya, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menulis "Harapan yang menggunung". Setelah melalui jalan panjang, akhirnya koalisi oposisi dideklarasikan secara resmi dengan logo bertulisan "HARAPAN", yang huruf "A" keempat berupa anak panah Arjuna- tokoh dalam kisah epik Mahabarata. Dengan pilihan ini, metamorfosis Pakatan Rakyat, partai oposisi Malaysia, membayangkan pemilihan umum yang akan datang sebagai arena perang melawan Karna, yakni Barisan Nasional- partai berkuasa sekarang.
