Sejumlah aktivis berunjukrasa di depan kedutaan besar Cina di Tokyo (7/3). Mereka memperingati 50 tahun pemberontakan terhadap pemerintahan Cina yang gagal di Tibet. Foto: AP/Itsuo Inouye
TEMPO.CO , Jakarta: Partai Komunis Cina telah menerapkan peraturan baru yang melarang penduduk Tibet di Cina bepergian ke luar negeri dengan paket wisata. Bahkan kantor pariwisata kota Chengdu mengeluarkan perintah ke agen perjalanan untuk tidak menerima warga Cina yang tinggal di Tibet atau warga Tibet lainnya untuk mengikuti paket wisata ke luar Cina antara tanggal 20 Mei dan 15 Juli 2015.
Seorang karyawan di agen Travel Guangda International di Chengdu membenarkan bahwa aturan tersebut ada. "Untuk saat ini, kami tidak menerima warga Tibet," kata karyawan tersebut pada Jumat pekan lalu.
Warga Tibet, ia menjelaskan, baru dapat melakukan perjalanan setelah 15 Juli. Karyawan agen perjalanan itu tidak tahu alasan larangan warga Tibet melancong ke luar negeri.
Karyawan di sejumlah agen perjalanan di Beijing, dan di Urumqi, ibukota wilayah barat Xinjiang, mengatakan mereka telah menerima perintah yang sama. Namun aturan itu tidak berlaku untuk etnis Uyghur yang sebagian besar Muslim. Mereka diperbolehkan untuk meninggalkan Cina jika menggunakan paspor yang sah.
Jamyang, juru bicara pemerintah Tibet di kota Dharamsala utara India, mengatakan bahwa orang Tibet telah mengalami kesulitan untuk mendapatkan paspor sejak terjadi pemberontakan di daerah tersebut pada 2008.
"Sejak 2008, warga Tibet belum bisa mendapatkan paspor, dan kami menemukan semakin sedikit orang yang keluar dari Ganzi dan Ngaba sejak 2008," kata Jamyang.
Namun dia mengatakan dia tidak mendengar tentang adanya peraturan pembatasan terbaru bagi warga Tibet yang akan berpergian.
Berita tentang larangan perjalanan pada warga Tibet itu muncul seminggu setelah karyawan hotel di seluruh Cina mengkonfirmasi pada RFA bahwa langkah-langkah keamanan khusus telah diambil setiap kali warga Tibet dan Uighur melakukan 'check in' di hotel di seluruh negeri.
Demonstrasi sporadis menantang kekuasaan Cina terus dilakukan di daerah yang dihuni mayoritas penduduk Tibet sejak 2008. 140 orang Tibet dilaporkan menentang kekuasaan Beijing dan menyerukan kembalinya pemimpin spiritual Dalai Lama.
Kawasan pengasingan Tibet, Lhasa, ibukota di wilayah Himalaya telah diketahui sebagai penjara yang luas. Pengunjung hanya bisa tinggal di lokasi yang ditunjuk dan tunduk pada pemeriksaan identitas dan pengawasan ketat pemerintah Cina.
