TEMPO.CO, New York - Upaya menyelesaikan konflik Palestina-Israel diyakini akan membantu upaya memerangi ekstremis di wilayah itu. "Jika ada solusi yang adil untuk konflik ini (Israel-Palestina), dalam waktu dekat, maka Anda akan membatasi mereka (ekstremis) dalam hal sumber utama rekrutmen dan mobilisasi," kata Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Riyad Mansour di New York, Amerika Serikat, Senin, 6 April 2015.

Penyelesaian konflik Palestina-Israel, Mansour melanjutkan, juga akan memberikan kontribusi untuk menyelesaikan sekitar 70 persen dari masalah-masalah besar yang sedang terjadi di Timur Tengah.

Mansour mengatakan Amerika Serikat adalah pemegang kunci untuk penyelesaian konflik Palestina-Israel. Solusi ini akan menjadi jawaban untuk Perdana Menteri Netanyahu yang menentang dicapainya kesepakatan solusi antar-dua negara.

Mansour juga menekankan kehendak politik AS seharusnya tidak hanya untuk mengadopsi sebuah resolusi tetapi untuk memastikan bahwa itu diterapkan, yang merupakan satu-satunya cara untuk mengakhiri pendudukan Israel dan menemukan solusi terbaik atas pertikaian dua negara.

Ia menyebutkan beberapa poin penting mewakili kepentingan Palestina di antaranya menjadikan kesepakatan pra-1967 sebagai titik acuan untuk membicarakan persoalan perbatasan, menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota dua negara, dan menyerukan solusi yang adil untuk pengungsi Palestina.

Resolusi yang dilaksanakan, ujar Mansour, harus melibatkan beberapa pihak selain negara-negara yang bergabung dalam Dewan Keamanan PBB. "Palestina juga ingin agar diadakannya konferensi internasional dan negosiasi dengan menyertakan pihak-pihak yang bertikai beserta lima negara anggota yang memegang hak veto Dewan Keamanan-Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis-dan negara-negara Arab yang peduli dengan persoalan ini," ujar Mansour.

Sehari sebelumnya, Robert Serry, utusan PBB untuk Timur Tengah, menantang Dewan Keamanan untuk segera mencari jalan keluar atas konflik Israel-Palestina. Dewan Keamanan harus memberikan kerangka kerja bagi pembicaraan yang mungkin akan menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan tujuan dari penyelesaian solusi konflik kedua negara.

Sementara Presiden AS Barack Obama mengatakan ia akan kembali menilai kebijakan AS terhadap Israel menyusul komentar Benjamin Netanyahu sebelum pemilu bulan lalu yang menyatakan jika ia (Netanyahu) tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina.
Itu bisa menjadi tanda Washington kemungkinan tidak akan lagi mendukung Israel di Dewan Keamanan PBB.

TIMESOFISRAEL | AP | MECHOS DE LAROCHA