TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis menyatakan dukungannya kepada Nurul Izzah, putri pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk memperjuangkan Demokratisasi di negeri jiran. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan demokratisasi itu akan membuka ruang partisipasi di bidang politik dan pembangunan di masyarakat di Malaysia.

"Biar keadilan bisa dirasakan di Malaysia," kata Haris kantornya di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu sore, 4 April 2015.

Menurut Haris, kondisi di Malaysia akan berefek dengan situasi di Indonesia. Demokratisasi di Malaysia menjadikan Indonesia nyaman, terutama terhadap tenaga kerja Indonesia. Sistem pemerintahan di Malaysia, kata dia, berimbas pada TKI yang dihukum secara brutal. "Mereka diperlakukan buruk oleh pemerintahan Malaysia," ujarnya.

Direktur petisi online Change.org, Usman Hamid, menilai kedatangan para Nurul itu mengingatkan mereka bahwa ada ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Sebagai solidaritas warga serumpun, dia lalu membuat petisi dengan nama "Support Nur Izzah".

Anggota Dekrit Rakyat, Arif Susanto, mengimbau agar Nurul Izzah dan pendukungnya tak gentar mengawal isu demokratisasi. "Karena kebebasan ini adalah isu universal," kata dia. Menurut dia, tingkat ekonomi Malaysia lebih tinggi ketimbang Indonesia. Tapi kesejahteraan tak hanya diukur dari pendapatan.

Mereka akan mendesak Presiden Joko Widodo untuk lebih tegas berbicara dalam forum ASEAN. "Jokowi harus meminta sgar standar penghormatan HAM benar-benar diimplementasikan," ujar Arif.

Nurul Izzah, putri pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, bertandang ke kantor Kontras pada Sabtu sore, 4 April 2015. Politikus oposisi dari Partai Keadilan Rakyat ini datang bersama sejawatnya di parlemen, Tian Chua dan saudarinya, Nurul Iman. Rencananya, mereka ke Indonesia untuk menemui tokoh-tokoh politik, aktivis, dan media untuk meminta dukungan kebebasan demokrasi lewat gerakan March 2 Freedom.

"Karena di Malaysia tak hanya UMNO, tetapi multikultur," kata Izzah di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu sore, 4 April 2015.

Ia menampik kalau gerakannya bersifat individual, yakni untuk membebaskan bapaknya yang lima kali menjalani penahanan. "Ini perjuangan untuk kebebasan rakyat Malaysia," ujarnya.

Menurut Nurul, partai yang telah berkuasa selama setengah abad di Malaysia, United Malays National Organisation (UMNO) mengekang kebebasan berpendapat. Buktinya, kata dia, sejak 2013 pemerintah melakukan siasat dengan menahan 200 orang aktivis, dosen, kartunis, atau politikus yang dianggap menghasut massa.

"Kalau tak dilawan, kami akan kehilangan kesempatan untuk menjadi negara adil dan menjunjung keberagaman," ujar Nurul.

MUHAMMAD MUHYIDDIN