Seorang wanita menerima perawatan setelah terkena serangan gas di desa Kfar Zeita di provinsi tengah Hama (23/5). Aktivis oposisi Suriah mengatakan gas klorin berada di jalan-jalan desa, yang diduga kampanye senjata kimia oleh Presiden Bashar al-Assad. REUTERS/Badi Khlif
TEMPO.CO, New York - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui draf usulan Amerika Serikat berisi kecaman atas penggunaan senjata kimia di Suriah.
"Jika senjata kimia terbukti digunakan dalam perang, kekuatan dunia akan menggempur Suriah," demikian bunyi salah satu butir kesepakatan yang diteken 14 dari 15 anggota Dewan dalam sidang yang digelar pada Jumat, 6 Maret 2015, waktu setempat, itu. Dalam pertemuan tersebut, Venezuela menyatakan abstain.
Resolusi yang disetujui Dewan itu menekankan tanggung jawab individu terhadap penggunaan senjata kimia, termasuk klorin atau bahan kimia beracun lain. "Pelakunya harus bertanggung jawab," ucap Dewan.
Tim pencari fakta PBB, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), menyimpulkan, "Dengan keyakinan yang sangat tinggi, klorin telah digunakan di tiga desa di Suriah pada 2014, menyebabkan 13 orang tewas."
Menurut OPCW, laporan itu juga berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata yang ditemuinya. Mereka mengatakan melihat beberapa helikopter menjatuhkan bom barel berisi bahan kimia beracun.
OPCW tidak menyebutkan siapa yang harus bertanggung jawab atas penggunaan klorin dalam serangan tersebut. Menanggapi laporan OPCW, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Samantha Power mengatakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan senjata tersebut sudah bisa ditebak.
"Mari bertanya kepada diri kita sendiri, siapa yang memiliki helikopter di Suriah? Tentu saja bukan kelompok oposisi. Hanya rezim yang berkuasa yang bisa melakukannya, dan kami melihat penggunaan helikopter itu di beberapa tempat guna menyerang warga Suriah yang tidak berdosa dengan bom barel," kata Power.
Berdasarkan Bab 7 Piagam PBB, jika pemerintah Suriah terbukti menggunakan senjata kimia, termasuk klorin, PBB diperkenankan menerapkan sanksi ekonomi atau menggunakan kekuatan senjata.
Menurut Duta Besar Inggris untuk PBB Mark Lyall Grant, resolusi tersebut meletakkan rezim Suriah sebagai subyek yang mendapatkan peringatan. "Jika kami menerima laporan kredibel atas penggunaan klorin sebagai senjata pemusnah massal, tak ada langkah lain kecuali mengambil tindakan."
