Diancam Australia, Ditekan PBB, Ini Reaksi Pemerintah Jokowi

Reporter

Senin, 16 Februari 2015 07:23 WIB

Seorang sukarelawan dari "Mercy Campaign" memegang stiker sebagai kampanye untuk menyelamatkan dua terpidana asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang akan segera dieksekusi mati, di Denpasar, Bali, 31 Januari 2015. Aksi serupa yang juga digelar di Australia. TEMPO/Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon meminta Indonesia menyetop eksekusi mati terpidana kasus narkotik. Permintaan itu diutarakan Ban via pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi.

“PBB menentang hukuman mati di bawah situasi apa pun,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, lewat pernyataan pada Jumat lalu. “Sekretaris Jenderal meminta otoritas Indonesia tidak melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkotik.”

Kepada Tempo, Retno membenarkan dia menerima telepon dari Ban Ki-moon. “Beliau sudah tahu posisi kita. Kita bicara per telepon pada Jumat pagi pukul 08.40,” kata Retno lewat pesan pendek kepada Tempo kemarin. Pada berbagai kesempatan dan pertemuan, Retno menegaskan posisi Indonesia terkait dengan hukuman mati bagi para pengedar narkotik akan tetap konsisten dan tidak berubah.

Bulan ini, Jaksa Agung H.M. Prasetyo memastikan dua warga Australia yang terkait dengan kasus Bali Nine, Myuran Sukumaran, 33 tahun, dan Andrew Chan, 31 tahun, ada pada antrean terpidana yang akan dieksekusi, setelah Jokowi menolak grasi mereka pada Januari lalu

Jangan heran bila Perdana Menteri Australia Tony Abbott pun bereaksi keras. Ia mengancam Indonesia bila dua warganya yang terlibat penyelundupan narkotik dieksekusi mati. Abbot menyatakan pemerintahnya bakal melakukan balasan diplomatik yang setimpal. “Jutaan warga Australia muak dengan eksekusi Indonesia itu,” katanya di Sydney kemarin.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyatakan tidak menampik kemungkinan warganya akan memboikot kunjungan wisata ke Indonesia sebagai bagian dari protes. “Menurut saya, rakyat Australia akan memperlihatkan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan (eksekusi) itu, termasuk dengan membuat keputusan soal ke mana mereka akan berlibur,” kata Bishop dalam wawancara dengan radio Australia, AW3, yang dilansir dalam situs resminya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengaku tidak khawatir terhadap pemboikotan. Dia menegaskan keindahan wilayah dan kebudayaan Indonesia dengan berbagai fasilitas dan hotel yang bagus menjadi pertimbangan warga negara lain mendatangi tempat-tempat wisata di Indonesia. “Karena itu, kami tidak khawatir,” ujarnya kepada Tempo.

CHANNEL NEWS ASIA | ALJAZEERA | SKY NEWS | AFRILIA S.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

58 menit lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

2 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

6 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

7 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

10 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

11 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

11 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

11 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

12 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya