Sejumlah warga Palestina bermain kartu di sebuah kafe, saat Presiden Palestina Mahmoud Abbas terlihat di televisi, di Tepi Barat, Ramallah, Kamis (29/11). 193 anggota Majelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi pada hari Kamis untuk meningkatkan posisi Palestina menjadi negara pengamat non-anggota. REUTERS/ Mohamad Torokman. REUTERS/Mohamad Torokman
TEMPO.CO, Ramallah - Otoritas Palestina akan menyerahkan rancangan resolusi untuk penyelesaian konflik dengan Israel ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu, 17 Desember mendatang. Rancangan resolusi itu mencakup batas waktu dua tahun bagi Israel untuk mengakhiri pendudukannya.
“Para pemimpin Palestina mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada Dewan Keamanan pada Rabu besok agar dilakukan pemungutan suara untuk mengakhiri pendudukan,” kata Wassel Abu Yussef, anggota senior di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kepada kantor berita AFP, seperti dikutip Channel News Asia, Senin, 15 Desember 2014, setelah pertemuan di Ramallah. (Baca juga: Menteri Palestina Tewas Dianiaya Polisi Israel)
Kementerian Luar Negeri Israel menolak berkomentar menjelang pertemuan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry di Roma. Kerry tiba di Italia pada Ahad kemarin, dalam rangka menghadiri pertemuan para pemimpin negara-negara di Eropa untuk mendukung berdirinya negara Palestina.
Setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap menggelar pemilihan umum sela Maret mendatang, beberapa negara Eropa telah mendorong terlaksananya resolusi Palestina di DK PBB.
Kerry akan terbang ke London pada Selasa untuk bertemu dengan juru runding Palestina, Saeb Erakat, dan Ketua Liga Arab, Nabil al-Arabi. “Hal yang wajar jika Palestina datang ke Dewan Keamanan untuk menentukan waktu diakhirinya pendudukan,” kata Nabil al-Arabi. (Baca juga: Parlemen Irlandia Mengakui Negara Palestina)
Bulan lalu, Yordania telah mengumumkan rancangan resolusi Palestina ditetapkan November 2016 sebagai batas waktu untuk diakhirinya pendudukan Israel. Namun isi rancangan itu bertentangan dengan Amerika Serikat, yang selalu memveto setiap resolusi yang diajukan Palestina, karena menetapkan jadwal dua tahun untuk penarikan tentara Israel dari wilayah Tepi Barat.
Netanyahu telah menolak semua pembicaraan mengenai penarikan diri tentara Israel dari Yerusalem Timur dan Tepi Barat dalam jangka waktu dua tahun. “Menarik seluruh pasukan justru akan menarik kelompok Islam ekstremis dari pinggiran Tel Aviv masuk ke jantung Yerusalem,” kata Netanyahu.
Hamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
18 September 2017
Hamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
Hamas menerima persyaratan damai yang ditawarkan kepala gerakan Fatah sekaligus Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk mengakhiri dua pemerintahan di Palestina.