Massa Pro-kemerdekaan mengenakan kaus bertuliskan "Catalonia bukan Spanyol" dalam perayaan hari nasional Catalonia di Barcelona, Spanyol, 11 september 2014. David Ramos/Getty Images
TEMPO.CO, Barcelona - Mahkamah Konstitusi Spanyol kembali membatalkan rencana referendum lewat pemungutan suara yang direncanakan pemerintah Catalonia untuk mendapatkan kemerdekaan. Pembatalan ini berlaku untuk referendum yang direncanakan digelar pada 9 November mendatang, setelah sebelumnya ditangguhkan akhir September lalu.
"Pengadilan telah memutuskan untuk menghentikan langkah pemerintah Catalonia untuk melakukan referendum pada 9 November," kata seorang pejabat Mahkamah, seperti dilaporkan RT, 4 November 2014. (Baca: Catalonia Desak Referendum Dipercepat)
Larangan itu tetap disahkan meski pemerintah Barcelona mengajukan petisi agar konstitusi Spanyol mengizinkan Catalonia mengadakan referendum. Deputi Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria menilai referendum itu adalah penyimpangan demokrasi.
"Referendum Catalonia melawan konstitusi negara dan wilayah itu sendiri yang sudah memiliki kekuatan besar," kata Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy, mengacu pada kekuatan parlemen, kepolisian, dan pendidikan di Catalonia.
Pemimpin Catalonia, Artur Mas, menyayangkan pembatalan referendum, tapi tetap menghormati keputusan pemerintah Spanyol. Namun Mas menuduh pemerintah "menyalahgunakan kekuasaan dan hukum" dengan menggunakan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan konflik politik.
Rencana referendum pertama kali diblokir pada September lalu, ketika pemerintah Spanyol mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi. Akibat penolakan itu, sekitar 110 ribu warga Catalonia berkumpul di Barcelona untuk menuntut agar referendum tetap dilakukan.
Menurut jajak pendapat terbaru, sekitar 60 persen dari 7,5 juta warga Catalonia mendukung pemisahan diri dari Spanyol. Dengan bahasa dan budaya sendiri, negara yang menyumbang hampir seperempat pendapatan domestik ke Negeri Matador itu ingin jadi negara sendiri.
