Demonstran anti-pemerintah berbaris melewati jalan utama di Bangkok, Thailand (9/5). Komisi anti-korupsi Thailand didakwa menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada Kamis atas tuduhan melalaikan tugas dalam mengawasi program subsidi beras Banyak Dikritik. (AP/Vincent Thian)
TEMPO.CO, Bangkok – Krisis di Thailand semakin memanas setelah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dicopot dari jabatannya pada Rabu lalu. Kelompok Kaus Merah, pendukung Yingluck, terus mendesak parlemen agar Yingluck kembali pada wewenangnya. Namun kelompok anti-pemerintah terus meminta agar parlemen segera menunjuk perdana menteri baru.
Menanggapi hal ini, seperti diberitakan ABC News, Ahad, 11 Mei 2014, kabinet Yingluck disebut akan mengusung Niwattumrong Boonsongpaisan untuk menggantikan Yingluck. Namun pemimpin gerakan protes anti-pemerintah, Suthep Thaugsuban, mengatakan bahwa Niwattumrong, “tidak memegang kekuasaan atau status apa pun yang memungkinkannya menjadi kepala pemerintah.”
Suthep justru meminta Senat untuk segera berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum guna menunjuk perdana menteri baru. Pertemuan di antara mereka, kata Senat, akan diadakan pada Senin, 12 Mei 2014. (Baca: Demonstran Thailand Inginkan Pemerintahan Baru)
Krisis yang berisiko pada perang saudara Thailand membuat sejumlah negara ASEAN mengungkapkan keprihatinannya. Dikutip dari Bangkok Post, para menteri luar negeri yang hadir dalam KTT ASEAN di Myanmar pada Ahad kemarin secara khusus membahas masalah Thailand.
ASEAN menekankan dukungan penuh kepada Thailand untuk mencapai solusi damai dalam menghadapi masalah tersebut. Hal ini tentunya disambut baik oleh Thailand.
“Kami sangat mengapresiasi keprihatinan pemimpin ASEAN mengenai situasi di negara kami,” kata Wakil Perdana Menteri Pongthep Thepkanchana yang hadir di Myanmar menggantikan Yingluck, yang telah dilengserkan.
