Para pemimpin dunia menghadiri sesi pembukaan KTT Keamanan Nuklir (NSS) di Den Haag (24/3). KTT Keamanan Nuklir pada 24-25 Maret, yang bertujuan untuk mencegah terorisme nuklir. REUTERS/Yves Logghe/Pool
TEMPO.CO, New Delhi - Kepala partai oposisi India, Bharatiya Janata Party (BJP), yang diperkirakan akan memenangi pemilu nasional yang sedang saat ini berlangsung, telah mengesampingkan perubahan negara ini soal senjata nuklir.
BJP memicu spekulasi soal nuklirnya ketika manifestonya mengatakan bahwa partai akan "merevisi dan memperbarui" kebijakan India.
"Kebijakan 'bukan negara pertama yang akan menggunakan' senjata nuklir sudah dipikirkan dengan baik... Kami tidak bermaksud untuk mengubahnya," kata Presiden BJP Rajnath Singh kepada surat kabar Hindustan Times dalam sebuah wawancara yang diterbitkan Senin, 14 April 2014.
Kebijakan nuklir India itu diambil setelah serangkaian uji coba nuklir pada tahun 1998 selama pemerintah terakhir koalisi yang dipimpin BJP memicu kecaman internasional dan embargo oleh negara-negara Barat.
Kebijakan ini dimaksudkan agar India mendapatkan pengakuan lebih banyak sebagai kekuatan nuklir. Meskipun negara ini tidak menjadi penanda tangan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir PBB tahun 1970 yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir.
Cina adalah negara pertama yang mengadopsi kebijakan "tak akan menjadi negara pertama yang akan menggunakan" nuklir, tahun 1964. Namun, rival utama dan tetangga terdekat Pakistan, India, tidak menganut kebijakan yang sama. India dan Pakistan setidaknya terlibat dalam tiga kali perang.
BJP diprediksi akan meraih kemenangan dalam pemilu yang dimulai pada 7 April dan berakhir 16 Mei mendatang. Ia diprediksi akan mengalahkan partai yang berkuasa, Kongres.
