TEMPO.CO, Seoul - Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Hak Asasi Manusia memperingatkan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, bahwa pelanggaran hak warga sipil yang kerap dilakukannya akan dimintai pertanggungjawaban. Kim Jong-un bisa diseret ke pengadilan internasional atas kasus penculikan, penyiksaan, dan kelaparan massal terhadap rakyat Korea Utara.

Panel Komisi telah mengumpulkan bukti-bukti selama hampir satu tahun. Bukti dikumpulkan melalui wawancara dengan lebih dari 80 saksi yang mengungkapkan kekejaman di kamp-kamp penjara rahasia, termasuk melalui teknologi citra satelit. Dari hasil pengumpulan bukti-bukti tersebut banyak ditemukan aksi kekejaman pemimpin rezim negara sosialis itu terhadap rakyatnya sendiri.

Dalam laporan Komisi Penyelidikan PBB, seorang wanita yang selamat dari kamp kerja paksa di Korea Utara mengungkapkan bahwa keempat anak dan orang tuanya mati kelaparan di dalam kamp. Mereka ditangkap karena dituduh "menggosipkan" mantan pemimpin Korea Utara. Bahkan ada kasus di mana seorang wanita yang sedang hamil dipaksa melakukan aborsi melalui kelahiran paksa di dalam penjara.

Ketua Komisi Penyelidikan PBB Michael Kirby menyajikan laporan setebal 372 halaman untuk diserahkan kepada Dewan HAM PBB di Jenewa pada 17 Maret mendatang. Panel juga merilis video kesaksian para korban yang berhasil lolos dari kamp penjara, termasuk penjaga penjara dan mantan perwira tentara.

"Korban yang selamat dari kamp-kamp ini memberikan gambaran bagaimana kengerian para tahanan yang berada di dalam kamp-kamp penjara terburuk di Korea Utara--di mana pihak Pyongyang menyangkal keberadaan kamp ini," kata Phil Robertson, Wakil Direktur Asia dari Human Rights Watch.

Dalam video, Kim Young-soon mengatakan ia menghabiskan hidupnya selama sembilan tahun di kamp penjara Yodok bersama orang tua dan empat anaknya. Ia ditahan karena dituduh "menggosipkan" skandal temannya dengan Kim Jong-il, mantan penguasa Korea Utara sebelumnya yang juga ayah dari Kim Jong-un.

"Mungkin saya pelakunya, tapi enam anggota lain keluarga saya juga dijebloskan ke penjara tanpa tahu apa yang dituduhkan," kata dia. Saat di penjara, orang tua Kim; anak perempuan pertamanya berumur 9 tahun; dan tiga anak lelakinya yang masing-masing berusia 7 tahun, 4 tahun, dan 1 tahun; semuanya mati di dalam kamp karena kelaparan. "Tidak ada kata yang dapat membantumu memahami tempat seperti apa itu," ujarnya.

Kim Joo-il, seorang mantan perwira militer, berbicara di depan kamera tentang kelaparan massal penduduk dan menjelaskan bagaimana orang-orang mati kelaparan. Saksi lainnya, Park Ji-hyun, mengatakan di depan panel bahwa realita yang terjadi di Korea Utara adalah begitu banyak orang kelaparan. "Mereka sampai makan makanan anjing dan pakan ternak yang ditinggalkan di rumah orang lain," katanya.

Park mengatakan dirinya menjadi korban perdagangan manusia dan dijual kepada seorang petani Cina saat tertangkap ketika mencoba melarikan diri. Ia kemudian dikirim ke kamp kerja paksa Korea Utara. Bagi tahanan wanita yang sedang hamil akan dipaksa aborsi. "Wanita hamil yang dikirim ke kamp kerja paksa tetap diperintah menuruni dan menaiki bukit sambil membawa beban berat sehingga secara alami akan mengalami keguguran," katanya.

Menanggapi temuan panel PBB, Korea Utara menolak laporan hasil investigasi tersebut dan menyebutnya sebagai "produk politisasi hak asasi manusia dari Uni Eropa dan Jepang yang beraliansi dengan kebijakan permusuhan Amerika Serikat."

ABC NEWS | ROSALINA

BERITA LAINNYA
Hong Kong Setuju Ada Pelabuhan Militer Cina
106 Orang Tewas dalam Serangan Islamis di Nigeria
Tarif Hotel Meningkat, Jemaah Umrah Saudi Mengeluh
Rusia Barter Minyak Iran dengan Reaktor Pembangkit
Dubes Malaysia: Orang Indonesia Suka Akronim