Tentara SPLA menaiki truk di Juba, Sudan Selatan (21/12). Mediator diupayakan antara presiden Sudan Selatan untuk mencegah membesarnya pertempuran yang dapat menjadi perang etnis sipil. REUTERS/Stringer
Sebanyak tujuh tahanan yang diserahkan melalui negara tetangga, Kenya, adalah di antara 11 orang yang ditahan setelah melakukan perlawanan terhadap pemerintah Sudan Selatan di Ibu Kota Juma, pertengahan Desember 2013, hingga meluas ke seluruh bagian kota di negara termuda di dunia itu.
Dalam acara jumpa pers di ibu kota Kenya, Nairobi, Rabu, 29 Januari 2014, Presiden Kenya Uhur Kenyatta berdiri di sebelah tujuh pria tersebut seraya meminta kelompok penentang pemerintah (Sudan Selatan) agar segera mengakhiri perselisihan yang telah menelan ratusan jiwa penduduk sipil.
"Kami tidak merasa getir, kami juga tak merasa presiden adalah musuh kami," kata seorang pria yang dibebaskan, John Luk Jok, bekas Menteri Kehakiman Sudan Selatan, kepada wartawan di Nairobi.
Presiden Sudan Selatan Salva Kiir menuduh bekas wakil presiden Riek Machar memulai peperangan guna merebut kekuasaan yang kini di genggamannya. Namun demikian, Machar, yang kini berada dalam persembunyian, membantah segala dakwaan itu dan menuduh Kiir menggunakan kekerasan di sekitar Istana Presiden untuk menangkapi para pesaingnya.
Kiir sejak mendapatkan tekanan dari negara-negara tetangganya di Afrika, Amerika Serikat, dan PBB, menanggapi tuntutan Machar agar membebaskan seluruh tahanan berjumlah 11 orang bila ingin melakukan pembicaraan perdamaian yang berlangsung di Ethiopia.
Menurut Menteri Kehakiman Sudan Selatan Paulino Wanawilla Unago, para tahanan itu akan ditempatkan di Kenya untuk penyelidikan sekaligus demi keamanan mereka. Namun mereka juga akan kembali akan diadili.
Sejumlah sumber mengatakan, dalam sebuah perkembangan terpisah, kesepakatan gencatan senjata telah diteken oleh pemerintah dan pemimpin pemberontak lainnya, David Yau Yau.
Beberapa pejabat pemerintah mengatakan kepada koresponden Al Jazeera, Hoda Abdel-Hamid, kesepakatan itu akan menjadi bagian lain dari teka-teki menuju perjanjian komprehensif dan rekonsiliasi politik.
