TEMPO.CO, Manila - Filipina mengatakan aturan mewajibkan kapal nelayan asing yang masuk Laut Cina Selatan untuk meminta izin ke otoritas Cina adalah strategi pengkukuhan wiliyah. Provinsi Hainan, wilayah selatan Cina menetapkan aturan itu sejak November tahun lalu dan berlaku tahun ini. Klaim ini tumpang tindih dengan Filipina, Vietnam, Taiwan dan Malaysia.
"Ini adalah langkah sepihak Cina untuk memaksa perubahan dalam status quo wilayah di Laut Cina Selatan, " kata juru bicara Departemen Luar Negeri Filipina Raul Hernandez dalam sebuah pernyataan, Sabtu 18 Januari 2014.
Hernandez menambahkan bahwa klaim China ke seluruh Laut Cina Selatan itu adalah pelanggaran berat hukum internasional. "Ini adalah masalah inti yang segera diselesaikan," katanya yang menyerukan Cina untuk menyetujui memiliki masalah dibawa ke pengadilan arbitrase internasional.
Filipina menegaskan bahwa apa yang disebut "garis sembilan-dash " Beijing menguraikan klaim teritorial atas sebagian besar Laut Cina Selatan, termasuk perairan dan pulau-pulau dekat dengan tetangganya, adalah ilegal. Filipina telah berupaya membawa sengketa ini ke pengadilan tahun lalu di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Namun, Cina selalu menolaknya.
Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin mengatakan pekan ini bahwa nelayan Filipina akan mengabaikan aturan Hainan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ini menyebut pengenalan aturan adalah provokatif dan berpotensi menimbulkan ketegangan.
