TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Barack Obama bertemu dengan pimpinan lembaga intilijen untuk memutuskan bagaimana mengatur ulang agen penyadapan National Security Agency (NSA), menyeimbangkan privasi, dan keamanan negara. Yang diajak bicara oleh Obama adalah Direktur NSA, Central Intelligence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigation (FBI), dan Intelijen Nasional.
"Ini adalah kesempatan penting bagi Presiden untuk mendengar langsung dari timnya saat dia mulai mengambil keputusan akhir tentang bagaimana bergerak maju dengan kunci program intelijen," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Caitlin Hayden, Rabu, 8 Januari 2014.
Pertemuan ini melibatkan Direktur CIA John Brennan, Direktur Intelijen Nasional James Clapper, Direktur NSA Jenderal Keith Alexander, dan Direktur FBI James Comey. Obama bergabung dalam pembicaraan dengan Wakil Presiden Joe Biden dan Jaksa Agung Eric Holder.
Presiden juga mengadakan pertemuan dengan anggota Badan Pengawasan Privasi dan Kebebasan Sipil, sebuah badan pengawas yang dibentuk oleh Kongres setelah serangan 11 September 2001.
Gedung Putih menyatakan Obama berjanji akan membahas masa depan NSA bersama Kongres. Pada Kamis, 9 Januari 2014, Obama berencana bertemu anggota Kongres, yang bertanggung jawab mengawasi komunitas intelijen dan beberapa kritikus. Presiden akan memberikan kesimpulan dalam pidatonya sebelum 28 Januari 2014.
Panel bentukan Obama menyodorkan 46 rekomendasi dalam laporannya yang diterbitkan Desember lalu, di antaranya meninjau kembali kegiatan NSA untuk mengembalikan kepercayaan publik. Laporan itu termasuk seruan mengakhiri kewenangan NSA untuk mengumpulkan dan menyimpan catatan telepon. Panel itu juga menyerukan pembatasan pada kemampuan NSA untuk meminta perusahaan-perusahaan teknologi memberikan akses jalan belakang untuk mengambil data komunikasi pelanggannya.
Panel juga mengatakan, NSA harus berbuat lebih banyak untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan anggota Kongres tentang sejauh mana pengawasan tersebut dilakukan.
Obama telah mengisyaratkan bahwa ia mungkin mendukung melanjutkan pengumpulan data telepon massal, tapi data tersebut harus dipegang oleh perusahaan-perusahaan komunikasi atau pihak ketiga dan bukan NSA.
CHANNEL NEWS ASIA | EKO ARI
Berita Terpopuler
Terjebak Es, Dua Kapal Ini Akhirnya Bebas
Enam Mayat Ditemukan di Dekat Kuil Pakistan
Operasi Anti-Narkoba, Brasil Tembak Empat Tersangka
Cina Blokir Situs Guardian
Berita terkait
Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia
7 Februari 2021
Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.
Baca SelengkapnyaOrient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua
6 Februari 2021
Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020
Baca SelengkapnyaTidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat
4 Februari 2021
Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.
Baca SelengkapnyaKeluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge
3 Februari 2021
Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.
Baca SelengkapnyaKrisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan
3 Februari 2021
Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah
30 Januari 2021
Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.
Baca SelengkapnyaTutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol
30 Januari 2021
Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan
29 Januari 2021
Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19
29 Januari 2021
Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19
Baca SelengkapnyaJenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran
27 Januari 2021
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran
Baca Selengkapnya