Pemimpin masa anti pemerintah, Suthep Thaugsuban (tengah) saat memimpin barisan demonstrasi menuju kantor PM Yingluck Shinawatra di Bangkok, Thailand (9/12). (AP Photo/Wason Wanichakorn)
TEMPO.CO, Bangkok - Majelis untuk Melindungi Demokrasi (AFDD) yang terdiri dari 22 akademisi lintas universitas di Bangkok menyebut tuntutan para pengunjuk rasa anti-pemerintah adalah bagian dari kudeta. Sebelumnya, para demonstran memang mendesak Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur dan kekuasaan digantikan dewan rakyat bentukan mereka.
AFDD menilai dewan rakyat menjadi caretaker pengganti Perdana Menteri Yingluck Shinawatra adalah inkonstitusional. "Cara itu akan merusak tatanan demokrasi dan bisa mengakibatkan perang sipil," kata anggota AFDD, Worajet Pakeerut, yang juga ahli hukum di Universitas Thammasat, Rabu, 11 Desember 2013.
Konstitusi mengatur bahwa jika perdana menteri mundur, maka bisa digantikan oleh deputi perdana menteri pertama. Apabila tidak ada deputi yang mampu menjalankan tugasnya sebagai perdana menteri, maka anggota senior kabinet harus mengambil alih. "Tidak perlu ada dewan rakyat," katanya.
Dia juga mengkritik rektor dan dekan dari beberapa universitas yang mendukung PDRC. Mereka dinilai sudah tidak bisa melihat kondisi politik secara jernih. "Mereka hanya mencari keuntungan pribadi setelah ditunjuk menjadi bagian dewan rakyat," katanya.
Piyabutr Saengkanokkul, dosen hukum Thammasat lainnya, mengatakan ide sebuah "dewan rakyat" terinspirasi oleh rezim fasis Benito Mussolini dari Italia. "Membentuk dewan rakyat sama saja dengan upaya kudeta," Piyabutr menegaskan.
Kasian Tejapira, ilmuwan politik di Thammasat, menuturkan dewan rakyat ini tidak memiliki kontrol dalam check and balace. "Bagaimana jika Suthep melanggar undang-undang? Bagaimana jika Partai Demokrat dan angkatan bersenjata yang korup? Apa ada mekanisme untuk mengusut mereka [di bawah dewan rakyat]?"
Charnvit Kasetsri, mantan rektor di Thammasat, Thailand. mengatakan gerakan unjuk rasa itu adalah bentuk aksi anarkis. Dia menambahkan bahwa beberapa akademisi telah mengambil sikap anti-demokratis yang mengaku mewakili seluruh civitas academica tanpa ada persetujuan dari pihak-pihak yang diklaim.
